Merdeka.com - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) membantah pernyataan mantan Sekda Kota Solo, Supradi Kertamenawi, yang menyatakan bahwa Mobil Esemka hanya sebagai kendaraan politik Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah niat tersebut tercapai, tuding dia, Jokowi tak peduli lagi dengan nasib mobil karya anak bangsa tersebut.

“Bukan sebagai kendaraan politik. Esemka itu memang sekarang ini baru didaftarkan “in catalog” di Kementerian Keuangan. Namun kita belum mendapatkan sertifikatnya, sehingga kita belum bisa melakukan pengadaan barang dan jasa. Wong saya kan ikut disitu,” tegas  Rudy saat ditemui merdeka.com, di Solo, Selasa (24/6).

Rudy mengatakan, mobil Esemka ini justru perlu mendapatkan perhatian dari negara. Sebab, 80 persen merupakan hasil rakitan dari Indonesia.

“Sedangkan 20 persen lainnya kita masih harus beli dari mancanegara. Sehingga kalau negara betul-betul memperhatikan ini, kita punya kemampuan kok untuk bikin mobil sendiri. Masa kita kalah dengan Malaysai yang bisa bikin Proton,” katanya.

Menurut Rudy, niat awal Jokowi dan dirinya adalah menjadikan Mobil Esemka menjadi mobil nasional. Rudy mengaku tak akan mempedulikan adanya rumor yang berkembang diluar, yang menyebut mobil Esemka hanya untuk kendaraan politik Jokowi.

“Yang jelas semua kan tahu, bagaimana upaya saya untuk memperjuangkan mobil tersebut lulus mendapatkan lisensi uji emisi gas buang di Jakarta. Sebab kalau nggak lulus kan nggak bias kita produksi seperti ini,” ujarnya.

Ditemui di bengkel Esemka di SMK Pancasila, Jajar, Solo,  Kepala Humas PT Solo Manufaktur Kreasi, Sabar Budi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menyelesaikan ratusan pemesanan mobil Esemka. Mobil-mobil tersebut dipesan sejak diluncurkan beberapa waktu lalu.

"Ini di ada 7 mobil Rajawali generasi 2014 yang sudah jadi, dan segera kami kirimkan ke pemesannya di Lampung, Kediri, dan kota lainnya," kata Sabar.

Tak ada fasilitas mangkrak

Rudy juga menampik pernyataan mantan Sekda Kota Solo, Supradi Kertamenawi, yang menyatakan bahwa Jokowi saat menjadi wali kota, tak sesukses yang diomongkan banyak orang. Apalagi banyak fasilitas yang saat ini mangkrak, seperti misalnya, pembangunan beberapa taman, seperti Sekar Taji, Terminal Tirtonadi, City Walk yang semrawut, Railbus, Pasar tradisional, dan lain-lain

“Tidak ada yang mangkrak. Taman-taman bisa dicek sendiri, bagaimana kondisinya. Pasar Tradisional terus kita bangun. Kalau Terminal Tirtonadi, ini kan memerlukan anggaran yang besar. APBD kita kan tidak mampu, sehingga pembangunannya harus bertahap, atau multi year. Kita juga harus menunggu turunnya bantuan APBD Provinsi dan APBN. Pembangunan berjalan terus, nggak ada yang mangkrak,” ujar wali kota, saat ditemui merdeka.com, Selasa (24/6).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yosca Herman Soedrajad menambahkan, pembangunan terminal terbesar Jawa Tengah tersebut ditargetkan selesai 2015. Saat ini pihaknya akan menyelesaikan pembangunan sisi timur yang telah dimulai beberapa waktu lalu.

“Kita lagi kebut terminal timur. Yang barat lantai satu kan sudah selesai. Kami harapkan saat lebaran nanti sudah bias dipakai, meski belum sempurna,” katanya.

Terkait kondisi city walk yang semrawut, Rudy mengakui cukup sulit menertibkan PKL yang nekat berjualan. Sementara untuk pelanggaran parkir di city walk, Dinas terkait sudah melakukan tindakan tegas.

“Yang namanya mengatur orang banyak kan sulit, perlu pendekatan. Mereka juga cari makan. Kalau untuk parkir, Dishubkominfo sudah tegas. Kendaraan yang nekat parkir di city walk pasti akan digembok atau ditilang,” tandasnya.

Sementara itu untuk railbus yang tidak lagi beroperasi, Rudy mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat atau PT KAI. Karena menyangkut sumber daya manusia yang tak bisa dilakukan oleh pemerintah kota.

“Railbus itu kewenangan pusat, dulu kan bantuan dari menteri. Kalau kita harus mensubsidi operasionalnya, jelas kita nggak mampu. Kita masih terus upayakan dengan PT KAI atau kementerian, agar Railbus bias jalan lagi,” pungkasnya.