Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp 10 Miliar

Senin, 30 Mei 2022 17:03 Reporter : Aksara Bebey
Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp 10 Miliar KPK kembali periksa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi didakwa menerima uang korupsi sebesar Rp 10 miliar. Ia diduga bersekongkol dengan beberapa orang untuk mendapatkan uang dari pengurusan tanah.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (30/5). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"(Rahmat Effendi didakwa) Menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 10.450.000.000," ucap JPU.

Uang tersebut di antaranya didapatkan dari sejumlah orang. yakni, Lai Bui Min sebesar Rp 4,1 miliar, Makhfud Rp 3 miliar dan Suryadi Mulya sebesar Rp 3,3 miliar lebih.

Terdakwa menjalankan aksinya bersama Jumhana Luthfi Amin. Modus yang dilakukan adalah mengurus agar Pemkot Bekasi membeli lahan Lai Bui Min di Jalan Bambu Kuning Selatan, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 14.392 meter persegi untuk pembangunan Polder 202.

Kemudian, terdakwa dan Jumhana Luthfi Amin serta Wahyudin melakukan pengurusan ganti rugi lahan milik keluarga Makhfud Saifuddin yang telah dibangun SDN Rawalumbu I dan VIII yang terletak di Jalan Siliwangi/Narogong, Kota Bekasi seluas 2.844 meter persegi.

JPU pun menjelaskan bahwa terdakwa mengupayakan kegiatan pengadaan lahan pembangunan Polder Air Kranji dapat dianggarkan dalam APBD Perubahan Kota Bekasi tahun anggaran 2021 serta membantu memperlancar proses pembayaran lahan milik PT Hanaveri Sentosa.

Rahmat Effendi dijerat berlapis di antaranya Pasal 12 huruf A Jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 11 Jo Pasal 17 UU Tipikor.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa dengan barang bukti berupa uang total Rp 5,7 miliar. Dalam kasus ini terdapat sembilan orang tersangka. Pihak yang masuk sebagai pemberi di antaranya Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo); Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta; Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sedangkan sebagai penerima, di antaranya Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi; M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi; Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari; Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. [ded]

Baca juga:
Berkas Perkara Rampung, Rahmat Effendi Segera Disidangkan di PN Tipikor Bandung
KPK Usut Penukaran Mata Uang Asing oleh Rachmat Effendi Terkait TPPU
Rahmat Effendy Diduga Bangun Glamping Mewah Hasil 'Memalak' Camat dan ASN
KPK Duga Rahmat Effendi Tarik Uang Camat-ASN di Bekasi untuk Bangun "Glamping"
Rahmat Effendi Diduga Investasi Pakai Uang Hasil Memalak ASN Pemkot Bekasi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini