Walhi Ungkap Deforestasi Terselubung Pesat, Desak Pemerintah Moratorium Hutan

Merdeka.com - Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Wahyu A Perdana membeberkan deforestasi terselubung melalui izin pinjam pakai kawasan hutan masih bermunculan. Terlihat pada periode sebelumnya hingga sekarang tambang dapat pelepasan kawasan hutan (IPPKH) semakin pesat.

Terlihat dari data Dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK tambang dapat pelepasan kawasan hutan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) lebih besar yaitu pada 2014-2020 mencapai 117.106 hektare. Sedangkan non-tambang terdapat 14.410 hektare.

"Pelepasan kawasan hutan masih terjadi bahkan saat periode masa moratorium hutan," kata Wahyu kepada merdeka.com, Kamis(4/11).

Dia menjelaskan sawit dalam kawasan hutan secara tidak sah terdapat 2.749.453 hektare di 6 provinsi. Laporan ini merujuk dapat audit BPK pada 2019. Dia juga menyebut terjadi 'pemutihan kejahatan korporasi' di Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ironisnya pada masa presiden Jokowi, justru terjadi 'pemutihan kejahatan korporasi' atas nama keterlanjuran diberikan waktu 3 tahun untuk penyelesaian keterlanjuran kebun kelapa sawit dalam omnibus," bebernya.

Hingga saat ini pemerintah cenderung membiarkan dan tidak melakukan reforestasi. Dia mengatakan pemerintah seharusnya berkomitmen untuk melakukan moratorium hutan agar tidak terjadi kerusakan alam yang lebih parah.

"Melakukan komitmen moratorium hutan,minimal itu harus dilakukan, bukannya justru membiarkan. Karena tidak semua ekosistem bisa dipulihkan kembali, diantaranya seperti ekosistem gambut, jika rusak akan sangat sulit dipulihkan," bebernya.

Dia membeberkan pemerintah saat ini justru regulasi yang kontraproduktif dilahirkan. Salah satunya melalui omnibus law.

"Batas minimum kawasan hutan 30 % (dulu diatur UU kehutanan dan UU penataan Ruang), dihapus omnibus law CILAKA. Keterlanjutan konsesi di kawasan hutan, dibiarkan," tegas Wahyu.

Selanjutnya, kebakaran hutan juga masih terjadi meskipun trennya menurun. Penyebab kebakaran hutan didominasi faktor cuaca dan berganti menjadi banjir pada kawasan gambut rusak.

"Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, berdasarkan citra satelit LAPAN dengan confedential diatas 80% tercatat 17.801 Hotspot," bebernya.

Catatan Forest Watch Indonesia (FWI) pada 2021, ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia. Bahkan dua tahun sebelumnya (2019) luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta ha, di mana 1,3 juta ha (82%) terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat," bebernya.

Pada ekosistem gambut yang paling erat fungsi hidrologinya kecenderungan mengalami bencana ekologisnya. Hal tersebut akan berdampak jika terjadi kering maka memiliki risiko kebakaran tinggi.

Kemudian, ketika musim penghujan gambut yang rusak kehilangan fungsi penyimpanan airnya dan menyebabkan banjir. Hal tersebut terlihat dari data BNPB perbandingan 2019-2020 yaitu angka nasional banjir meningkat dari 784 menjadi 1.518.

Isu deforestasi ramai dibicarakan setelah keluar pernyataan dari Menteri LHK Siti Nurbaya. Dia menegaskan pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi. Hal tersebut dikatakan dalam acara diskusi di Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Selasa (2/11).

Dia menjelaskan FoLU Net Carbon Sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan diantaranya berkaitan dengan deforestasi pada tahun 2030.

"Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," kata Siti dikutip dalam keterangan pers, Kamis(4/11).

Dia menjelaskan menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 demi kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan, kata Siti, harus dikelola untuk pemanfaatannya sesuai kaidah-kaidah berkelanjutan dan berkeadilan.

"Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia," bebernya.