Merdeka.com - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Suradi Darmoko menilai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Teluk Benoa seharusnya batal ketika semua masyarakat adat Bali menolak reklamasi. Baginya, permasalahan lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan sosial budaya yang ada di masyarakat.

"Ketika suara masyarakat sudah bulat, amdal tersebut seharusnya gugur dengan sendirinya," kata Suradi di kantornya, Selasa (16/2).

Menurutnya, Perpres No. 50 tahun 2014 berpotensi menimbulkan perpecahan yang lebih besar. Penetapan kawasan reklamasi kata dia hanya memanipulasi kawasan konservasi menjadi kawasan revitalisasi.

"Kenapa tidak dicabut saja perpres 51 tahun 2014 itu padahal itu kan kawasan konservasi bukan kawasan pemanfaatan," lanjut dia.

Dalam analisisnya, praktik-praktik tersebut merupakan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi memiliki ciri seperti penyelusupan kepentingan dalam kebijakan. Tak hanya itu ciri lainnya dengan memanipulasi kata-kata dalam kebijakan dari revitalisasi menjadi reklamasi. Tindakan lainnya yaitu bagaimana tindakan ilegal menjadi legal dengan kebijakan pemerintah.

"Sebenarnya reklamasi itu ilegal tapi karena gubernur mengizinkan dan keluarnya perpres 51 tahun 2014 itu yang mengubah kawasan konservasi menjadi reklamasi. Pasti ini kejahatan korporasi," tegas dia.

Bersama 14 Bandesa Adat dari Bali, Walhi mendatangi Kantor Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat. Kedatangannya tersebut diterima oleh Deputi II, Yanuar Nugroho dan staf khusus kepresidenan, Noer Fauzi Rachman. Dalam pertemuan tersebut para Bandesa Adat menyampaikan sejumlah fakta penolakan reklamasi Teluk Benoa.