Waktu mepet, Kemenkum HAM tak bisa proses bebas bersyarat Nunun

Rabu, 3 September 2014 21:37 Reporter : Putri Artika R
Waktu mepet, Kemenkum HAM tak bisa proses bebas bersyarat Nunun Nunun Nurbaeti. ©2012 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, permintaan pembebasan bersyarat (PB) dari terpidana suap cek pelawat Nunun Nurbaeti diajukan mepet dari batas waktunya. Atas alasan itulah, pihaknya tidak bisa memproses pemberian PB bagi Nunun.

"Soal Nunun, saat ekspirasinya dia tidak memohon. Di saat terakhir keluarganya minta ke saya tinggal 11 supaya bisa PB. Tapi masanya mepet," ujar Amir di Kantornya, Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut Amir, jika tetap dilanjutkan maka justru akan merugikan Nunun. Sebabnya, bagi narapidana yang diberikan PB, wajib melapor sebulan sekali.

"Justru akan merugikan dia. Justru bagus buat dia gak perlu wajib lapor dan pembinaan setahun dia sudah bebas," ujar Amir.

Sementara itu, Dirjen PAS Handoyo Sudrajat mengatakan kasus pemberian PB Hartati dan Nunun berbeda. Handoyo mengatakan, Nunun tidak ada syarat PB, jika diberlakukan justru diwajibkan melapor sebulan sekali.

"Kasusnya beda. Hartati punya kewajiban yg perlu dipenuhi hingga setahun setelah PBnya. Nunun murni gak ada PB. Kalo nuntut PB maka akan terikat dengan persyaratan tadi," ujar Handoyo.

Handoyo menjelaskan masa habis penahanan Nunun kala itu 16 Juni. Sedangkan, pada tanggal 4 Juni, persyaratan PB harus diproses.

Diketahui, Nunun Nurbaeti membuat surat terbuka untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden terpilih Joko Widodo. Nunun memprotes pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya.

Nunun menilai adanya ketidakadilan dalam penerapan PP Nomor 99 Tahun 2012. Menurutnya, meski sama-sama kasus penyuapan namun hukuman yang dijalani berbeda. Hartati menjalani kurang dari 22 bulan, sedangkan dirinya menjalani masa hukuman penuh selama 30 bulan.

"Padahal ketika memperhatikan waktu inkracht kami berdua masih terkena PP nomor 99 tahun 2012. Saya pada 21 November 2013 dan bu Hartati 24 April 2013. Karena PP itu berlaku bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah 12 November 2012," kata kuasa hukumnya Ina Rahman membacakan tulisan Nunun, Selasa (2/9). [cob]

Topik berita Terkait:
  1. Nunun Nurbaetie
  2. Vonis Nunun
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini