Wakil Wali Kota Solo tak dapat teguran
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri dua hari lalu sempat menyorot tindakan kepala daerah turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Bahkan Kemendagri menyebut tindakan kepala daerah itu melanggar etika. Alasannya, kepala daerah itu adalah seorang pejabat yang harus fokus menjalankan tugasnya.
Salah satu pimpinan daerah melakukan aksi demo adalah Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Ia nekat memimpin aksi dan bahkan siap diberhentikan.
Apakah Hadi mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas tindakannya? "Tidak ada surat teguran dan belum ada surat apapun," tegas Hadi kepada merdeka.com, Kamis (29/3).
Keputusan Hadi untuk turun ke jalan disayangkan sejumlah pihak terutama politikus Partai Demokrat. Ruhut Sitompul misalnya, dia mengusulkan agar kepala daerah yang ikut demo sebaiknya mundur.
Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai tindakan kepala daerah melakukan aksi unjuk rasa hanya persoalan etika saja. "Sebagai pribadi, apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu salah karena menikmati kebablasan yang salah. Seharusnya sebagai pemimpin harus fokus dengan tugasnya," terang Jimly.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia berharap pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaTemuan ini berangkat dari laporan adanya pengerjaan yang asal asalan.
Baca SelengkapnyaKenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dengan adanya kebijakan dalam PMK tersebut, memberikan kemudahan dan mempercepat pada pelayanan imigrasi bea cukai.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPolisi menyita barang-barang digunakan para remaja saat konvoi menggunakan sepeda motor dan membawa bendera dari penangkapan tersebut.
Baca SelengkapnyaKejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya