Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Potong THR Aparatur Sipil Negara

Minggu, 2 Mei 2021 13:31 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Potong THR Aparatur Sipil Negara Hidayat Nur Wahid. ©2017 Merdeka.com/Sania Mashabi

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendesak Kementerian Keuangan agar memberikan Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat TNI, dan Polri secara penuh tanpa potongan.

Menurutnya, hal itu sebagai apresiasi terhadap para aparatur sipil negara dan menjaga konsistensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta memberikan THR full tanpa dicicil.

Hidayat menyebut, bila alasan Kemenkeu tak berikan THR secara penuh kepada ASN karena keterbatasan APBN, maka ia mengusulkan agar anggaran THR bagi para pejabat negara direalokasikan. Tujuannya untuk pemenuhan anggaran THR bagi ASN dan aparat TNI dan Polri.

"Kemenkeu harusnya berikan THR full bagi para aparat negara, apalagi dalam kondisi sulit di tengah pandemi. Apabila itu karena APBN yang kurang maka saya usul untuk realokasikan anggaran THR bagi pejabat negara untuk diberikan kepada pemenuhan THR untuk para ASN," katanya di Jakarta, Minggu (2/5).

Dia menilai, pemberian THR secara full merupakan bentuk apresiasi negara atas kinerja para aparat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di tengah pandemi covid-19. Kata dia, data Badan Kepegawaian Negara pada Juni 2020 menunjukkan setidaknya selama 3 bulan awal pandemi, ada 838 ASN mengalami positif covid-19 bahkan ada yang meninggal dunia.

Terlebih, lanjut dia, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021yang mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR secara penuh.

Hidayat menyayangkan inkonsistensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar penuh THR untuk karyawannya. Tetapi, pemerintah justru tak konsisten tidak membayarkan penuh THR untuk ASN.

"Pemerintah harusnya hanya keluarkan kebijakan yang konsisten untuk Rakyat, dan apresiatif terhadap kinerja aparatur negara. Apalagi di tengah berbagai koreksi atas proyeksi pertumbuhan Indonesia, kebijakan yang mendorong konsumsi masyarakat seperti THR harusnya diberikan secara penuh, dan bantuan sosial tunai mestinya dilanjutkan,” pungkasnya. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini