Merdeka.com - Belum selesai kasus vaksin palsu, publik kembali dihebohkan dengan adanya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta kepada penegak hukum dan lembaga terkait untuk menindak tegas dan memberantas pelaku penipuan ini.

"Ini harus kita tegakkan betul dan harus diberantas betul dan harus hilang betul karena ini betul-betul mengganggu daripada pelayanan BPJS dan mengganggu daripada masyarakat," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).

Agus menilai praktik penipuan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh sebab itu, politikus Demokrat ini meminta kepada Komisi IX untuk membahas masalah ini dalam waktu dekat.

"Sebenarnya saya melihat juga tidak besar sekali namun akibatnya ini sangat besar. sehingga ini harus diberantas dengan setuntas-tuntasnya dan harus diadili siapa pelakunya harus diketemukan harus diadili dan harus betul-betul diproses secara peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sebelumnya, muncul Kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) palsu di Cimahi, Jawa Barat. Pria berinisial AS sudah satu tahun memalsukan kartu BPJS.

Hasil pemeriksaan sementara sudah 810 kepala keluarga (KK) menjadi korban pelaku AS yang berusia 42 tahun tersebut. "Tersangka ini membuat kartu BPJS palsu sejak Juli 2015, korbannya ada 810 KK ini pengakuan tersangka," kata Kapolres Cimahi AKBP Ade Ary, di Mapolresta Cimahi, Senin (25/7).

Dari 810 KK, 175 kartu sudah dibuat dan disebarkan pada korban. Dia mengatakan, 810 KK itu tersebar di empat desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Berbekalkan bendera yayasan Rumah Peduli Dhuafa (RDP), AS mengiming-imingi korban membuat BPJS abal-abal ini.