Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap mengimbau Ketua DPR Setya Novanto patuh terhadap aturan hukum dengan hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi e-KTP. Tak hanya Setnov, dia juga menyarankan KPK juga patuh terhadap panggilan Pansus Hak Angket KPK.

"Kalau semua pihak bisa saling menghargai, menghormati dengan basis aturan yang ada saya kira kekacauan yang kita saksikan belakangan ini tidak perlu terjadi," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

Kubu Setnov mangkir dari panggilan KPK karena alasan menunggu putusan atas gugatan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2. Mulfachri menilai sikap Setnov itu hanya respons karena KPK juga memakai alasan menunggu putusan MK atas uji materi UU MD3 untuk menolak hadir di forum rapat Pansus Hak Angket KPK.

"Jadi saya kira itu respons dari apa yang ditunjukan oleh pimpinan KPK juga selama ini. Dengan alasan sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi maka mereka tidak datang memenuhi panggilan-panggilan Pansus Angket," terangnya.

Ketua Fraksi PAN DPR ini enggan berspekulasi soal surat DPO yang akan dikeluarkan KPK jika Setnov tak kunjung menyerahkan diri. Dia meyakini, Ketua Umum Partai Golkar itu akan taat pada hukum dengan hadir ke KPK.

"Jangan berandai-andai. Saya kira Pak Nov orang yang taat hukum, orang dengan posisi beliau kan cukup arif untuk bisa melihat situasi yang ada," tukasnya.

Diketahui, KPK gagal menjemput paksa Setnov di kediamannya, Jalan Wijaya Nomor 19, Jakarta Selatan, Rabu (16/11) malam. Sebab, saat penyidik ingin menjemput paksa, Setnov tak berada di rumah. Hingga pagi ini, keberadaan sang Ketua Umum Partai Golkar belum diketahui.