Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wajibkan PTM, Nadiem Paparkan Dampak Buruk Pembelajaran Jarak Jauh

Wajibkan PTM, Nadiem Paparkan Dampak Buruk Pembelajaran Jarak Jauh Belajar tatap muka. ©2021 Merdeka.com/Arie Sunaryo

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkap sejumlah dampak negatif pembelajaran jarak jauh. Sehingga pemerintah akhirnya memutuskan kembali membuka pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat.

Nadiem mengatakan, Indonesia sudah tertinggal dari 85 persen negara di Asia Timur dan Asia Pasifik.

"Dan berbagai macam pihak, pakar-pakar dunia, seperti Bank Dunia, WHO, Unicef, semuanya sepakat bahwa penutupan sekolah ini bisa menghilangkan pendapatan hidup satu generasi. Loss of learning, ini real dan ini risiko yang bisa dampaknya permanen," ujar Nadiem dalam konferensi pers Selasa (30/3).

Pembelajaran jarak jauh berdampak negatif terhadap kesehatan, perkembangan dan mental anak usia pelajar. Orang tua juga kesulitan untuk bekerja karena harus mengurus anak. Selain itu, muncul tren anak putus sekolah.

"Kita melihat tren tren yang sangat mengkhawatirkan. Tren anak-anak yang putus sekolah. kita melihat penurunan capaian pembelajaran, apa lagi di daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi bisa menjadi lebih besar," kata Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem menyebut ada masalah kekerasan domestik juga akibat pembelajaran jarak jauh. Kesehatan mental dan emosional anak menjadi sangat rentan.

"Jadi kita harus mengambil tindakan yang tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangannya dan kesehatan mentalnya," ujarnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Nadiem Makarim: Aturan Sangat Jelas, Pramuka jadi Ekskul Wajib di Sekolah

Nadiem Makarim: Aturan Sangat Jelas, Pramuka jadi Ekskul Wajib di Sekolah

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa ekstrakulikuler tak dihapus.

Baca Selengkapnya
Marak Tawuran Remaja saat Ramadan, Polisi Tegaskan Proses Hukum Pelaku hingga Provokator di Medsos

Marak Tawuran Remaja saat Ramadan, Polisi Tegaskan Proses Hukum Pelaku hingga Provokator di Medsos

Pelaku tawuran dipastikan akan ditindak secara tegas, bahkan mereka yang diamankan akan diberi sanksi tambahan berupa pencabutan bantuan sosial biaya pendidikan

Baca Selengkapnya
Di Negara Ini, Ijazah Pendidikan Terakhir Tak Jadi Syarat Wajib Saat Melamar Kerja

Di Negara Ini, Ijazah Pendidikan Terakhir Tak Jadi Syarat Wajib Saat Melamar Kerja

Hal ini menandakan pemberi kerja justru menekankan dan memprioritaskan keterampilan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kwarnas Minta Nadiem Tinjau Ulang Keputusan Ekskul Pramuka Tak Wajib, Singgung Karakter Bangsa

Kwarnas Minta Nadiem Tinjau Ulang Keputusan Ekskul Pramuka Tak Wajib, Singgung Karakter Bangsa

Kwarnas Pramuka menyayangkan keputusan Nadiem yang mencabut pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Penyebab DBD Berikut Gejala dan Cara Tepat Mengatasinya, Wajib Tahu

Penyebab DBD Berikut Gejala dan Cara Tepat Mengatasinya, Wajib Tahu

DBD dapat mengakibatkan gejala yang parah hingga mengancam nyawa, sehingga edukasinya penting dipahami.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya

"Perundungan dengan Dalih Apa pun Tak Boleh Dibiarkan!"

Dirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.

Baca Selengkapnya