Wagub Jabar sebut reklamasi Teluk Jakarta menyedihkan
Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar ikut memberikan pendapat soal polemik reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Menurut Deddy, tanah Pantai Jakarta tiap tahunnya mengalami penurunan akibat pengambilan air tanah.
Deddy pun mengusulkan agar biarkan saja Pantai Jakarta mengalami penurunan tanah sehingga nantinya daerah tersebut bisa menjadi kota air seperti Venesia di Italia. Deddy mengaku sudah pernah menyampaikan sarannya itu ke dalam rapat koordinasi soal reklamasi di Jakarta beberapa bulan lalu.
"Dalam rakor reklamasi itu ada beberapa menteri yang menolak reklamasi. Tapi DKI mendorong terus. Saya bilang sedikit bercanda tapi benar juga, soal pro-kontra reklamasi pantai Jakarta sudah tenggelamkan pantai seperti Venesia. Karena tanah Pantai Jakarta turun terus, 45 cm pertahunnya," kata Deddy di Gedung Sate, Bandung, Selasa (19/4).
Bagaimana dengan dua juta penduduk Pantai Jakarta, menurut dia, yang nelayan bisa tetap tinggal di kota terapung, sedangkan yang tidak melaut bisa pindah ke kota baru yang rencananya akan dibangun Provinsi Jawa Barat.
Kota baru tersebut, kata dia, adalah Twin Metropolitan atau Metropolitan Kembar yang berada di sekitar Jakarta. Twin Metropolitan terdiri dari Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta (Bodebek Karpur).
Jadi jika Pantai Jakarta tenggelam karena penurunan air tanah tiap tahunnya, penduduknya bisa pindah ke Twin Metropolitan Bodebekpunjur. "Jadi tak ada yang digusur, alam yang memindahkan," katanya.
Namun usulannya tersebut tidak mendapat tanggapan dari Ahok. "Tapi nyatanya Pak Ahok (Gubernur DKI) punya visi lain sehingga terjadi perdebatan," katanya.
Dalam menanggapi reklamasi Teluk Jakarta, menurut dia, sikap Pemprov Jabar bahwa pembangunan harus taat aturan. Contohnya analisis dampak lingkungan (Amdal) belum jadi, tetapi pembangunan perumahan sudah dimulai.
"Sangat menyedihkan kalau tidak berdasarkan aturan," ujarnya.
Selain itu, reklamasi Teluk Jakarta dikhawatirkan berdampak buruk terhadap Jawa Barat. Dia khawatir material untuk reklamasi justru merugikan Jawa Barat.
"Kalau itu harus dibangun material pembangunannya dari mana, jangan-jangan akan pindahkan bencana," katanya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wagub Jabar Jajan Cilok Rp500 Ribu di Pinggir Jalan, Saat Ditanya Ini Siapa, Penjual 'Gak Kenal'
Jajan cilok di pinggir jalan, sosoknya ternyata tak dikenal sang penjual.
Baca SelengkapnyaKampanye Akbar di Bekasi, Ini Pesan Gibran kepada Pendukungnya Jelang Hari Pencoblosan
Gibran dia meminta kepada pendukungnya untuk mempertebal kemenangan, termasuk di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaLawan Ridwan Kamil, Ganjar Pasang Duet Rieke 'Oneng' dan Ono Surono Rebut Suara di Jabar
Ganjar mengaku tetap realistis untuk posisinya di Jawa Barat dengan menargetkan 40 persen suara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menguak Jejak Kejayaan Perkebunan Kapuk di Tanah Jawa, Dulu Mampu Memenuhi 85 Persen Kebutuhan Kapuk Dunia
Industri kapuk mengalami kemunduran karena masyarakat lebih suka memakai Kasur dengan bahan dasar busa dan pegas.
Baca SelengkapnyaJakarta Dikepung Macet Panjang Jelang Tengah Malam, Ini Titik-Titiknya
Jakarta dikepung kemacetan panjang jelang Rabu tengah malam.
Baca SelengkapnyaBantah Tangkap Jubir AMIN, Kejari Jaktim Terima Pelimpahan Tahap 2 dari Kejati
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pun menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPegawai Lapas Jakarta Terlibat Kasus 52 Kg Sabu, Berhasil Digagalkan!
Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca Selengkapnya3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca Selengkapnya