Wagub Banten Sebut Warga Dibolehkan Mudik Lokal
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Banten, sedang mengkaji aturan resmi terkait larangan kepergian dan kedatangan orang (mudik) baik dari dan ke wilayah Banten. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan untuk mudik lokal yang masih di dalam provinsi dibolehkan.
"Kalau di pelabuhan, Kemenhub, kalau kita melakukan penyekatan di wilayah batas tapi kalau untuk mudik lokal diperbolehkan, ada beberapa wilayah diperbolehkan. Tapi beberapa daerah, kalau bicara keluar masuk Banten, aturannya sedang dikaji," kata Andika di pembukaan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kecamatan Serpong, Kamis (16/4).
Sementara untuk kebijakan pengaturan operasional tempat wisata, Pemprov menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada pemerintah kota dan kabupaten.
"Wisata untuk kebijakan kami serahkan kabupaten dan kota, kebijakan wisata silakan memutuskan masing-masing sesuai wilayahnya," terang Andika.
Dengan kebijakan penuh pemerintah daerah, Pemprov Banten memastikan jika membuka tempat wisata tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat.
"Kami hanya mengimbau misalnya Lebak menutup tempat wisata, sekarang Kabupaten Serang juga. Akan tetapi kalau misal dibuka harus mematuhi prokes. Kalau buka prokes harus kuat," ucap dia.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaPengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Teguhkan Keragaman, Upacara HUT Banyuwangi Diwarnai Busana Khas Suku Nusantara
Bupati Ipuk dalam upacara tersebut mengenakan busana adat suku Bugis.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Dugaan Penggunaan Mobil Dinas untuk Kampanye di Tangerang
Dugaan pelanggaran yang ditemukan itu berupa dugaan pelanggaran kampanye.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca Selengkapnya