Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub Banten Sebut Warga Dibolehkan Mudik Lokal

Wagub Banten Sebut Warga Dibolehkan Mudik Lokal Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. ©2020 Facebook Sahabat Andika Hazrumy / Editorial Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Banten, sedang mengkaji aturan resmi terkait larangan kepergian dan kedatangan orang (mudik) baik dari dan ke wilayah Banten. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan untuk mudik lokal yang masih di dalam provinsi dibolehkan.

"Kalau di pelabuhan, Kemenhub, kalau kita melakukan penyekatan di wilayah batas tapi kalau untuk mudik lokal diperbolehkan, ada beberapa wilayah diperbolehkan. Tapi beberapa daerah, kalau bicara keluar masuk Banten, aturannya sedang dikaji," kata Andika di pembukaan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kecamatan Serpong, Kamis (16/4).

Sementara untuk kebijakan pengaturan operasional tempat wisata, Pemprov menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada pemerintah kota dan kabupaten.

"Wisata untuk kebijakan kami serahkan kabupaten dan kota, kebijakan wisata silakan memutuskan masing-masing sesuai wilayahnya," terang Andika.

Dengan kebijakan penuh pemerintah daerah, Pemprov Banten memastikan jika membuka tempat wisata tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat.

"Kami hanya mengimbau misalnya Lebak menutup tempat wisata, sekarang Kabupaten Serang juga. Akan tetapi kalau misal dibuka harus mematuhi prokes. Kalau buka prokes harus kuat," ucap dia.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan

Baca Selengkapnya
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain

Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain

Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.

Baca Selengkapnya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Teguhkan Keragaman, Upacara HUT Banyuwangi Diwarnai Busana Khas Suku Nusantara

Teguhkan Keragaman, Upacara HUT Banyuwangi Diwarnai Busana Khas Suku Nusantara

Bupati Ipuk dalam upacara tersebut mengenakan busana adat suku Bugis.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Dugaan Penggunaan Mobil Dinas untuk Kampanye di Tangerang

Bawaslu Temukan Dugaan Penggunaan Mobil Dinas untuk Kampanye di Tangerang

Dugaan pelanggaran yang ditemukan itu berupa dugaan pelanggaran kampanye.

Baca Selengkapnya
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.

Baca Selengkapnya