Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law. Dia mengatakan, RUU Kesehatan Omnibus Law merupakan inisiatif DPR.

"Itu Omnibus Law Kesehatan kan kayaknya akan jadi inisiatif DPR," kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11).

Dia menyebut, draf RUU Kesehatan belum ada. Bila draf sudah ada, pemerintah dan DPR akan membahas lebih lanjut.

"Nanti kalau sudah keluar bisa diskusi dengan DPR dan pemerintah. Ini juga belm jelas isinya apa," ucapnya.

Saat mengisi acara Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Minggu (28/11), Budi menegaskan posisi pemerintah bukan inisiator RUU Kesehatan. Namun, pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam RUU Kesehatan.

Guna meningkatkan kualitas layanan tersebut, penyusunan RUU Kesehatan akan melibatkan banyak pihak. Mulai dari organisasi profesi, kolegium, industri farmasi, rumah sakit, hingga konglomerat.

"Jadi kalau nanti dalam diskusi, ternyata idenya yang baik untuk masyarakat dari DPR, diambil dari DPR, jika dari IDI diambil dari IDI, atau dari kolegium, KKI, ya kita ambil, yang penting kita diskusi, mana yang paling baik untuk masyarakat," ujarnya.