Hot Issue

Wacana Mobil Dinas Bikin Panas

Minggu, 18 Oktober 2020 09:38 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah

Menuai Kritik

Wacana pengadaan mobil dinas itu menuai kritik dari pegiat anti korupsi. Pengadaan mobil dinas itu dinilai melunturkan semangat pembentukan KPK untuk memberantas korupsi dengan menjunjung nilai-nilai integritas, salah satunya yakni kesederhanaan.

"ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukan keserakahan dari pimpinan KPK. Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Melihat dari pelanggaran etik yang diterima Firli terkait penggunaan helikopter, Kurnia menyebut praktik hedonisme sepertinya menjadi hal wajar yang dilakukan para komisioner.

Sejatinya, menurut ICW, sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, para pimpinan peka dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang dilanda pandemi Covid-19. Sangat tidak etis jika meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut.

"Di luar dari itu, sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK, baik pimpinan maupun dewan pengawas itu sendiri. Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal," kata Kurnia.

Pengadaan mobil dinas tersebut turut membuat mantan pimpinan KPK angkat bicara. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, sejatinya pimpinan KPK bisa memikirkan hidup lebih sederhana.

Saut menyarankan agar pimpinan KPK era Komjen Firli Bahuri jika ingin kendaraan lebih mewah bisa mengajukan kredit dibanding meminta kepada negara. Saat masih menahkodai lembaga antirasuah, Saut mengaku bersama pimpinan lain hanya mengajukan gaji untuk para pegawai tanpa pernah sekali pun terbesit meminta kendaraan dinas.

Hal Senada dikatakan Laode M Syarif. Wakil pimpinan KPK jilid IV ini mengatakan, pembahasan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dan pejabat struktural tidak pernah dilakukan selama menjabat di lembaga antirasuah.

Menurut Laode, walaupun status para pegawai KPK telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), independen dan kesederhanaan yang menjadi nilai luhur lembaga antirasuah tidak boleh sampai ditinggalkan. Terlebih setelah melihat kondisi bangsa saat pandemi ini.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, menilai wacana mobil dinas untuk jajaran pimpinan KPK era Firli Cs, tidak tepat. Selain diajukan dalam kondisi krisis ekonomi karena pandemi, prinsip kesederhanaan KPK yang selama ini dipegang teguh dapat sirna.

Dia menambahkan, sebaiknya wacana tersebut ditiadakan dulu untuk sementara. Walau anggaran tersebut direalisasi di akhir 2021, namun dia meyakini tidak ada yang bisa menjamin bahwa krisis ekonomi telah sirna di saat itu.

[gil]

Baca Selanjutnya: Dikaji Ulang...

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini