Validasi data Panama Papers, pemerintah bentuk Satgas khusus
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas Panama Papers. Dibentuknya satgas tersebut bertujuan untuk mendalami tentang Panama Papers atau daftar orang-orang yang mendirikan perusahaan offshores di luar negeri.
"(Satgas) dari unsur penegak hukum, Kemenkeu, dan PPATK yang pasti," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).
Prasetyo menjelaskan dibentuknya satgas Panama Papers tersebut bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari data-data yang berada dalam dokumen Panama Papers.
"Bagaimana data-data itu kebenarannya seperti apa, validitasnya seperti apa. Itulah yang saya katakan harus ada tim, satgas tadi, melakukan verifikasi, validasi, melakukan pengkajian bersama. Kita pilah-pilah," ujarnya.
Satgas tersebut, lanjut dia, juga bertujuan untuk mendalami maksud dari tujuan membentuk perusahaan offshores. Sebab, pemilik perusahaan belum tentu melakukan tindakan kriminal. Sebab, kata dia, membentuk perusahaan offshores adalah trik bisnis.
"Katakanlah memberikan jaminan kepada perusahaan asing. Kan ketika perusahaan nasional kita, swasta nasional kita mengadakan kerja sama dengan perusahaan asing, seringkali mereka kurang begitu yakin dengan apakah regulasi atau jaminan apapun di negara kita. Nah ini diperlukan perusahaan lain di negara itu," ujarnya.
Prasetyo menjelaskan aparat penegak hukum nantinya baru bergerak bila diketahui ada orang dalam daftar tersebut yang menyembunyikan uang hasil kejahatan. Ada 3 hal yang masuk kategori pidana yaitu uang hasil narkoba, uang hasil korupsi, dan uang hasil perdagangan manusia.
Ditemui terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk menyandingkan 3 data.
"Yang jelas kita punya data yang bisa disandingkan dengan Panama Papers, ada offshore leak papers, dan ada PPATK Papers," ujarnya.
Nantinya akan diberlakukan prioritas klarifikasi dan validasi tersebut. Bahkan, nama-nama pejabat yang masuk dalam daftar juga akan ditelusuri.
"Kami ada prioritas, mulai dari yang besar. Kita ada kluster. Pertama, dari profil orangnya. Kedua, dari daerahnya, misal China. Ke tiga, dari jumlah uang. Keempat, dari frekuensinya. Dan kelima dari mata uangnya," tukasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan
PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.
Baca SelengkapnyaAnies-Ganjar Kompak Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Ini Aturan UU yang Bersifat Rahasia Negara
Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo sempat enggan membuka data pertahanan. Apakah ini alasannya?
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaPAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaBawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca SelengkapnyaPSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan
Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya