Merdeka.com - Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan vaksinasi Covid-19 gotong royong tidak bisa menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah. Keputusan ini untuk mencegah munculnya kendala vaksinasi Covid-19 gratis akibat penggunaan fasilitas kesehatan pemerintah oleh pihak swasta.

"Saya ulangi kembali, pelayanan vaksinasi gotong royong tidak akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah," katanya dalam konferensi pers, Jumat (26/2).

Nadia mengatakan vaksinasi Covid-19 gotong royong bisa menggunakan fasilitas kesehatan swasta. Dengan catatan, fasilitas kesehatan tersebut sudah memenuhi persyaratan lokasi vaksinasi Covid-19.

"Bagi badan hukum atau badan usaha yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang tentunya memenuhi syarat untuk memberikan vaksinasi maka pelayanan vaksinasi gotong royong dapat dilakukan di fasilitas tersebut," sambungnya.

Mantan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes ini mengingatkan, sebelum melaksanakan vaksinasi Covid-19 gotong royong, perusahaan harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Selain itu, fasilitas kesehatan swasta juga harus melakukan pencatatan dan pelaporan data vaksinasi secara elektronik kepada dinas kesehatan daerah.

"Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi gotong royong harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara elektronik melalui sistem satu data vaksinasi Covid-19 ataupun bisa secara manual untuk disampaikan kepada dinkes kabupaten kota setempat," jelasnya.