Merdeka.com - Kehadiran 1,2 juta vaksin ke Indonesia memberikan harapan bagi penanganan Covid-19 di Indonesia. Namun Pemerintah masih menunggu hasil uji klinik fase III dan evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Hasil uji klinik sebagai dasar mengeluarkan izin penggunaan vaksin Covid-19.

Belakangan muncul informasi mengenai mutasi virus Covid-19 yang kemudian dikaitkan dengan vaksin yang sudah ada. Perkembangan informasi simpang siur di masyarakat. Informasi yang kurang tepat dan tidak sesuai konteks ini mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin.

Dokter Dirga Sakti Rambe, Vaksinolog sekaligus Spesialis Penyakit Dalam menerangkan, mutasi merupakan sifat alami dari virus.

"Virus itu pasti bermutasi. Supaya tidak bermutasi terus menerus, kita harus meminimalisir atau menghentikan penyebaran penyakit. Alhamdulillah, sampai saat ini mutasi-mutasi yang ada itu tidak berdampak pada efektivitas vaksin. Tapi kita tidak tahu, satu tahun lagi bagaimana dampak dari mutasi ini. Oleh karena itu saya tekankan bahwa kita harus konsisten menerapkan protokol pencegahan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) supaya penyebaran Covid-19 ini bisa kita cegah," ujarnya dalam dialog bertema 'Ungkap Fakta Vaksin, Jangan Tertipu Hoaks' yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (29/12).

Dirga menjelaskan, vaksin Covid-19 tergolong dalam jenis vaksin mati. Artinya, vaksin yang diberikan kepada tubuh manusia tidak ada risiko, atau risikonya nol untuk menyebabkan penyakit.

"Jadi tidak mungkin ada orang setelah divaksinasi Covid-19 menjadi sakit Covid-19. Itulah keunggulan dari vaksin mati," ujarnya.

Dia meminta masyarakat tidak khawatir adanya fenomena ADE (Antibody-dependant enhancement) pada vaksin Covid-19. Dalam berbagai penelitian dan uji klinik vaksin Covid-19, ADE tidak terbukti.

"Sampai sekarang pada semua merek vaksin Covid-19, risiko ini tidak terjadi," tegasnya.

Menurutnya, profil keamanan dari proses uji klinik seluruh merek vaksin Covid-19 dilakukan dengan baik. Sehingga tidak ada efek samping yang sangat serius sejauh uji klinik dilakukan.

Proses Pembuatan Vaksin

Dia melanjutkan, dalam proses pembuatan vaksin Covid-19, Dirga mengungkapkan WHO menerapkan standar efektivitas vaksin 50 persen. Artinya kalau di bawah 50 persen, vaksin tidak layak diedarkan.

"Tetapi vaksin yang efektivitasnya 90 persen, 80 persen atau bahkan 60 atau 70 persen pun pada masa pandemi ini, dampaknya sangat terasa dan sangat penting. Karena sampai sekarang kita belum punya vaksin atau obat untuk Covid-19," tambahnya.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, vaksin yang sudah ada di Indonesia baru bisa diberikan kepada masyarakat dalam batasan usia 18-59 tahun. Batasan usia ini karena pada masa uji klinik, relawan yang berpartisipasi berada pada rentang umur tersebut.

"Kemungkinan untuk memberikan vaksin COVID-19 baik untuk lanjut usia atau anak-anak masih terbuka lebar, namun harus menunggu penelitian lebih lanjut."

Dirga menegaskan, keliru jika ada pendapat bahwa setiap negara harus memiliki vaksin yang berbeda.

"Nanti data-data uji klinik berbagai negara akan dianalisis secara bersamaan, sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan gambaran utuh bagaimana tingkat keamanan dan efektivitasnya," ungkapnya.

Dia juga meminta masyarakat tak takut dengan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang bersifat ringan. Karena manfaat dari vaksin Covid-19 jauh lebih besar.

"Jadi vaksin Covid-19 ini akan melindungi kita dari terdampak COVID-19 yang bergejala, termasuk Covid-19 yang berat, sampai menghindari kematian akibat Covid-19," tegasnya.

Meski KIPI tak perlu dikhawatirkan, masyarakat harus jujur dalam mengungkapkan kondisi kesehatannya sebelum menerima vaksin. Masyarakat tidak perlu khawatir selama memenuhi syarat orang itu layak menerima vaksinasi.

Untuk mendapatkan informasi resmi dan terpercaya, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penanganan kesehatan, vaksin COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional di www.covid19.go.id.