UU PPA tercantum soal kebiri disahkan, ini reaksi MUI
Merdeka.com - DPR sudah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi undang-undang (UU). Salah satu pasal dalam UU itu mengatur tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, mengaku belum mempelajari atau mengkaji UU itu.
"Kita belum baca, nanti kita baca pelajari," ucap Ma'ruf Amin singkat kepada awak media di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10).
Dijelaskannya, secara umum MUI tak memandang UU itu sebagai satu hal yang ke depannya akan mendatangkan masalah. Meskipun dalam hukum Islam sendiri, katanya, tak dituliskan secara tegas hukum buat pelaku kejahatan seksual pada wanita dan anak.
"Di MUI tidak ada masalah, hukum itu ada dua macam, ada 'hads' hukum yang sudah tertulis, ada yang sifatnya hukum itu ijtihad untuk mengkapokan, ta'zir menjerakan. Nah menjerakan ini tidak ada yang tertulis," lanjutnya.
Di dalam agama Islam, sambungnya, diperbolehkan menerapkan ta'zir agar membuat pelaku kapok untuk mengulangi perbuatannya.
"Tapi bagaimana membuat jera, kita boleh menggunakan hukum yang bisa diterapkan itu. Dan kita melihat kebiri itu upaya ijtihad untuk menerapkan ta'zir membuat kapok walaupun tidak ada nas nya yang menyebutkannya," tandasnya.
Diketahui, kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan I Tahun Sidang 2016-2017. Salah satu agenda pembahasan adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang (UU).
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto ini akhirnya mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Meskipun ada dua fraksi yang menolak.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan
UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaMahasiswa UI Pembunuh Juniornya Dituntut Hukuman Mati, Ini Hal yang Memberatkan
Jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain.
Baca SelengkapnyaDituduh Melakukan Kekerasan Seksual, Ketua BEM UI Dinonaktifkan
Dia menerima apa yang telah menjadi keputusan organisasi tersebut. Dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
Baca SelengkapnyaJanji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaKetua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024
Hal ini berlaku untuk pihak pemohon, pihak terkait, KPU selaku termohon, maupun Bawaslu selaku pemberi keterangan
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnya