UU Pernikahan Beda Agama Digugat Ke MK, Ini Tanggapan MUI

Selasa, 8 Februari 2022 13:17 Reporter : Bachtiarudin Alam
UU Pernikahan Beda Agama Digugat Ke MK, Ini Tanggapan MUI Ilustrasi. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan uji materi alias judicial review yang dilayangkan seorang pria bernama E. Ramos Petege asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua terhadap Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Gugatan tersebut, dilayangkan Ramos lantaran dirinya yang merasa dirugikan dengan UU tersebut usai gagal menikah dengan kekasihnya yang beragama Islam. Menurutnya, ada pasal dalam UU Perkawinan yang bertentangan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Lalu bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

Kepada merdeka.com, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Pusat, KH Amirsyah Tambunan menilai jika gugatan yang dilayangkan Ramos adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara.

"Apa yang disampaikan pria bernama E. Ramos Petege asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua melayangkan uji materi (judicial review) terhadap Undang undang No. 16 Tahun 2019. Merupakan hak konstitusi sebagai warga negara," kata Amirsyah, Selasa (8/2).

Namun demikian, Amirsyah menyatakan bahwa dirinya juga memiliki hak konstitusi untuk menolak dilakukan uji materiil terhadap Undang-undang tersebut.

"Pertama, secara yuridis berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 telah ditegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Amirsyah, tujuan membentuk keluarga atau jalinan rumah tangga antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana agamanya.

Lalu kedua, Amirsyah menyampaikan bahwa perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila bercita-cita untuk pembinaan rumah tangga yang tenang, bahagia, kasih sayang yakni atau dalam islam dikenal sebagai sakinah, mawaddah, warahmah.

Sementara, dia menilai berkaitan perbedaan agama dengan pasangannya yang beragama muslim dengan non muslim hal itu bertentangan dengan UU Perkawinan.

"Karena itu faktanya yang terjadi ketika pernikahan beda perbedaan agama antara mempelai pria dan wanita tidak berlangsung lama karena salah satu fakta bahwa berbeda keyakinan membuat gagalnya rumah tangga," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, Amirsyah memandang sudah tepat adanya aturan syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di mana dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu diperlukan, karena pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

"Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan," sebutnya.

Sementara dari sisi Agama Islam sesuai aturan Al-Quran, Amisryah mengutip ayat 22 Surat Al Baqarah ayat 22 sebagai salah satu dasar pendapatnya.

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman QS," bunyi ayat tersebut.

"Ayat ini jelas melarang pasangan suami-istri menikahi beda agama, baik wanita non muslim atau sebaliknya laki-laki non muslim karena pernikahan itu merupakan bagian dari ibadah dalam ajaran Islam," tambahnya.

2 dari 2 halaman

UU Pernikahan Digugat Ke MK

Sebelumnya, Seorang pria bernama E. Ramos Petege asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua melayangkan uji materi (judicial review) terhadap Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasan ajukan gugatan tersebut, karena dirinya merasa dirugikan dengan Undang-undang yang berimbas terhadap dirinya gagal menikah. Akibat perbedaan agama dengan pasangannya yang beragama muslim, sementara dirinya menganut katolik.

"Pemohon adalah Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam," bunyi uraian dalam draft permohonan gugatan yang telah terdaftar dalam situs MK, dikutip Senin (7/2).

Namun, ketika hendak melangsungkan pernikahan usai jalani hubungan selama tiga tahun, upaya itu dibatalkan, karena persoalan perbedaan agama antara mempelai pria dan wanita.

"Mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ruang seluas-luasnya bagi hukum agama dan kepercayaan yang beragama," katanya.

"Jumlahnya dalam menafsirkan sahnya suatu perkawinan akan tetapi tidak memberikan pengaturan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda," lanjutnya.

Oleh karena itu, telah berdampak pada ketidakpastian secara aktual yang melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki Ramos. Sehingga ia tidak dapat melangsungkan perkawinan karena adanya intervensi oleh golongan yang diakomodir negara.

"Hal ini tentunya menyebabkan pemohon kehilangan kemerdekaannya dalam memeluk agama dan kepercayaannya karena apabila hendak melakukan perkawinan adanya paksaan salah satunya untuk menundukkan keyakinan," ucapnya.

Adapun dalam gugatan ini, Ramos mengajukan uji materiil terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

"Serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945," kata dia dalam permohonan gugatannya.

Meski, pemohon berpandangan bahwa seharusnya permohonan ini tidak dapat diklasifikasikan ne bis in idem (dilarang digugat kembali). Namun dirinya tetap meyakini dalam hal ini adanya perbedaan konstitusional.

"Karena tentunya terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan," ucapnya.

Permohonan tersebut didaftarkan secara daring dan diterima pada Jumat (4/2). Dengan surat kuasa ditunjukkan kepada Ni Komang Tari Padmawati, Hans Poliman, Alya Fakhira, Dixon Sanjaya, Asima Romian Angelina, Ramadhini Silfi Adisty, Sherly Angelina Chandra dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. [ded]

Baca juga:
Muhammadiyah: Pasal Perkawinan Beda Agama Pernah Digugat ke MK, Tapi Ditolak
Mengurai Masalah Pasal Perkawinan Beda Agama yang Digugat ke MK
PPP Nilai Pemerintah Langgar Konstitusi Bila Sahkan Perkawinan Beda Agama
Gagal Nikah Karena Beda Agama, Pria Asal Papua Gugat UU Perkawinan ke MK
Diah Pitaloka Prihatin Pasal Dispensasi Kawin
DPR Sebut Pasal Batas Usia Menikah Minimal 19 Tahun Melalui Perdebatan Alot

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini