Merdeka.com - Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering dialami oleh kaum perempuan sekarang sudah tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bagi istri atau suami yang merasa dikasari saat berhubungan intim, nantinya bisa memidanakan pasangannya.

Sosiolog Musni Umar mengutarakan, lemahnya kemandirian kaum perempuan yang masih tergantung dengan suaminya, membuat banyak perempuan yang jarang melaporkan kejadian tersebut.

"Sebetulnya kasus KDRT yang sering dialami oleh kaum perempuan sering terjadi karena para istri yang masih ketergantungan dengan suaminya. Jadi banyak dari mereka yang takut melaporkan jika memang ada kekerasan," sahut Musni dalam perbincangan dengan merdeka.com, Sabtu (28/4).

Namun Musni mengatakan, walaupun UU tersebut dibuat, dirinya tidak menjamin kekerasan terhadap pasangan, dapat terkurangi. Baginya UU hanya salah satu pemberi efek jera saja.

"Jadi yang paling penting adalah pembinaan, yaitu bagaimana kita sudah mengajarkan sejak dini kepada anak-anak kita, tentang menghormati sesama. Seperti di sekolah-sekolah maupun dalam lingkungan keluarga," terang Musni.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait wacana pengarusutamaan gender di lingkungan yudikatif. Kesepakatan ini akan berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani.

Keberadaan kesepakatan ini diharapkan akan meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak. Hal itu dijalankan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di MA.