Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

UU Cipta Kerja Karpet Merah Buat Investor Bermasalah?

UU Cipta Kerja Karpet Merah Buat Investor Bermasalah? Rapat Pengesahan UU Cipta Kerja. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Niat pemerintah mendatangkan investor melalui UU Cipta Kerja dipertanyakan. Apakah UU Cipta Kerja akan menjadi taktik jitu membuka investor serta memberikan keuntungan besar bagi Indonesia di tengah pandemi Covid-19?

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai Omnibus Law tidak serta merta bakal mendatangkan investasi asing yang memberikan insentif bagi negara. Desmond menilai, investasi yang hadir justru akan memberikan kerugian besar.

Desmond tidak yakin Omnibus Law Cipta Kerja ini akan mendatangkan investor yang 'waras'. Malah, akan memberikan karpet merah bagi investor bermasalah yang merugikan negara.

"Padahal kalau yang diundang itu adalah investor yang 'waras', maka yang dibutuhkan adalah stabilitas politik, pemerintahan yang transparan dan bersih dari praktik pungli dan korupsi, serta tenaga kerja yang produktif dan terampil. Tidak masalah jika mereka harus membayar sedikit lebih mahal untuk masuk ke sini," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).

"Tapi karena hal itu tidak bisa diwujudkan maka yang dilakukan adalah jalan pintas melalui (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan karpet merah bagi investor tapi bukan investor waras melainkan investor bermasalah yang bakal merugikan bangsa Indonesia dalam jangka panjangnya. Apakah ini yang memang dikehendaki oleh pemerintah yang sekarang berkuasa?" imbuhnya.

Perusahaan tidak waras yang ia maksud adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang sebelumnya berkantor di Cina. Pada awal tahun 1980 Amerika Serikat mendapatkan dampak lingkungan yang berat akibat aktivitas pabrik melewati batas produksi. Sehingga merusak ekosistem mulai dari masalah limbah industri, polusi dan kerusakan lingkungan, bahkan kanker kepada masyarakat.

Pabrik itu dipindahkan Amerika Serikat ke Cina. Dengan senang hati Cina menerima investor dari Amerika dengan syarat. Cina memiliki tujuan yaitu menguasai teknologi mutakhir baik software dan hardware maupun barang yang berkualitas super hingga abal. Setelah menguasai itu semua, Cina dengan insiatif meminta pabrik-pabrik itu pindah dari negaranya.

"Pabrik-pabrik 'buangan' inilah yang coba diperebutkan India, Vietnam, Indonesia lewat Omnibus Law-nya, termasuk negara-negara yang sedang putus asa lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang memperebutkan peluang itu membuka dirinya lebar-lebar tanpa memikirkan resiko besar daripada dampak negatifnya," kata Desmond.

"Di sini investor bermasalah itu diberikan karpet merah melalui Omnibus Law Cipta kerja karena kemudahan-kemudahan yang bakal mereka terima," jelas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Menurutnya, bakal sulit Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari alih teknologi dari pabrik asing. Sebab, tenaga kerja yang datang dari Cina bukan hanya tenaga ahli, tetapi sampai pekerja kasar.

"Rasanya ini sulit terjadi mengingat yang sekarang saja bukan hanya tenaga ahli yang didatangkan, tapi sampai buruh-buruh kasarnya. Selain itu bagaimana proteksi terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, perlindungan pekerja lokal dan nasib pribumi dengan datangnya investasi mereka?" tutup Desmond.

Presiden Joko Widodo ngotot UU Cipta Kerja ini akan membawa manfaat lebih terhadap masyarakat banyak. Setidaknya menurut Jokowi bakal ada tiga manfaat yang bisa dirasakan masyarakat melalui Omnibus.

Pertama, Jokowi yakin UU Cipta Kerja membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sebab lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap tingginya jumlah pencari kerja. Jokowi meyakini UU Cipta Kerja akan menciptakan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya.

"Saya tegaskan mengapa kita membutuhkan undang-undang Cipta kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru anak muda yang masuk ke pasar kerja sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi. Terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19," terangnya dalam video confrence dikutip Sabtu (10/10).

Kedua, menurut Jokowi, UU Cipta Kerja akan mengembangkan UKM dan Koperasi. Karena diyakini akan memberikan kemudahan berusaha. Pembentukan PT juga dipermudah. Jokowi yakin akan banyak lahir koperasi-koperasi di dalam negeri.

"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel," tegas Jokowi.

Terakhir, Omnibus Law dipercaya bakal meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kerap menjadi batu ganjalan investasi di Indonesia.

"Undang-Undang Cipta kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan," kata Jokowi.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai UU Cipta Kerja menyederhanakan sinkronisasi menyederhanakan sinkronisasi regulasi atau aturan yang banyak. Obesitas aturan tersebut kerap kali menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Dia menegaskan, UU Cipta Kerja mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI. Sehingga kehadirannya pun memberikan kepastian hukum dan diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja dan kepastian dalam bekerja.

"80 persen pekerja kita pendidikannya menengah ke bawah dan 39 persen adalah SD. Oleh karena itu sangat penting agar sektor padat karya terbuka," kata Airlangga.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Pecat Karyawan yang Tak Ingin Pensiun, Perusahaan Ini Malah Wajib Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar

Pecat Karyawan yang Tak Ingin Pensiun, Perusahaan Ini Malah Wajib Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar

Perusahaan di Amerika Serikat diwajibkan membayar gaji dan ganti rugi kepada mantan karyawannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.

Baca Selengkapnya
5 Macam Reksa Dana yang Menarik Dipilih Sebagai Instrumen Investasi Alternatif

5 Macam Reksa Dana yang Menarik Dipilih Sebagai Instrumen Investasi Alternatif

Anda bisa menginvestasikan dana yang dimiliki dalam bentuk saham, obligasi dan pasar uang.

Baca Selengkapnya
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.

Baca Selengkapnya
Debat Perdana Capres, Ganjar Tunjukkan Kelas Pemimpin Berani Ambil Risiko

Debat Perdana Capres, Ganjar Tunjukkan Kelas Pemimpin Berani Ambil Risiko

Ganjar disebut memaparkan permasalahan yang berdampak pada ekonomi rakyat

Baca Selengkapnya
Debat Cawapres: Cak Imin Bicara Investasi Disalahgunakan & Jadi Beban Baru, Mahfud MD Bilang Sangat Normatif

Debat Cawapres: Cak Imin Bicara Investasi Disalahgunakan & Jadi Beban Baru, Mahfud MD Bilang Sangat Normatif

Salah satu yang ditekankan oleh Cak Imin yakni tentang kepercayaan pasar terhadap pemerintah

Baca Selengkapnya