Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

UU Cipta Kerja Disebut Bikin Biaya Pendidikan Makin Mahal

UU Cipta Kerja Disebut Bikin Biaya Pendidikan Makin Mahal Persiapan UNBK di SMPN 34 Pademangan. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, dunia pendidikan saat ini kena prank (jebakan) oleh DPR.

Hal ini lantaran masih bercokolnya klaster pendidikan dalam draf final rancangan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker yang telah disahkan DPR RI pada Senin (5/10).

Padahal, DPR RI serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku telah mengeluarkan klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker.

"Masih bertahannya pasal yang akan menjadi payung hukum kapitalisasi pendidikan di atas, menjadi bukti bahwa anggota DPR sedang melakukan 'prank' terhadap dunia pendidikan termasuk pegiat pendidikan," tegas dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).

Satriwan menjelaskan, setidaknya ada empat alasan pokok pihaknya menolak dan mengecam klaster pendidikan dalam UU tersebut. Pertama, alasan ideologis di mana dijadikannya pendidikan sebagai sebuah aktivitas usaha yang muatannya ekonomis jelas mengkhianati nilai Pancasila khususnya sila II dan V.

Orang Miskin Makin Terpinggirkan

Sebab, pendidikan nanti semakin berbiaya mahal, jelas-jelas akan meminggirkan anak-anak miskin, sehingga tujuan pendidikan untuk memanusiakan manusia tidak akan pernah terjadi. Yang muncul adalah pendidikan bukan lagi sebagai aktivitas peradaban, melainkan semata-mata aktivitas mencari untung atau laba.

"Begitu pula prinsip keadilan dalam pendidikan, hanya akan jadi utopia, sebab pendidikan yang dikomersialisasikan menjadi pintu masuk ketidakadilan," tegasnya kembali.

Kedua, alasan yuridis konstitusional, dia menambahkan, bahwa UU ini jelas-jelas mengkhianati jiwa UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945 alinea IV; Pasal 28C ayat 1; dan Pasal 31 ayat 1, yang terang menjelaskan bahwa mendapatkan pendidikan merupakan hak dasar warga negara.

"Sekarang bagaimana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ketika pendidikan menjadi mahal dan menjadi sebuah aktivitas ekonomi, menjadi sebuah kegiatan berusaha?" tanyanya.

"Rasanya saya jadi malu mendidik siswa tentang materi hakikat demokrasi, kedaulatan rakyat, dan lembaga DPR, jika DPR sendiri tidak benar-benar mewakili aspirasi rakyat, tetapi mewakili investor. DPR bertanggungjawab atas dibukannya kembali kapitalisasi pendidikan," lanjut Satriwan.

Orientasi Keuntungan Semata

Dia kembali melanjutkan bahwa alasan ketiga adalah alasan pedagogis, di mana orientasi memperoleh keuntungan/laba dalam pendidikan mengabaikan pendekatan student-centered yang fokus mengatasi kebutuhan belajar, minat, dan aspirasi dari siswa.

"Siswa perlu mendapatkan pengalaman belajar dan pencapaian pembelajaran yang mencukupi, bukan seberapa besar guru atau sekolah mendapatkan untung," jelas Satriwan.

Keempat, Satriwan meneruskan dari sisi sosiologis, munculnya pembedaan performa lembaga pendidikan mahal dan murah akan memperlebar jurang kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Ekosistem pendidikan yang eksklusif dan diskriminatif tersebut akan mempersulit upaya mempersatukan bangsa.

"Negara wajib memenuhi hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bukan pendidikan yang menguntungkan segelintir kapitalis dari kalangan atas," ujar dia.

Serukan Gugat UU Cipta Kerja

Untuk itu Satriwan mengungkapkan, pihaknya mengajak masyarakat sipil dan para pegiat pendidikan khususnya dapat membawa UU ini ke MK untuk diujimateriilkan.

"Semoga UU ini bernasib sama dengan UU Badan Hukum Pendidikan dan Pasal tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) dalam UU Sisdiknas, yang keduanya dibatalkan oleh MK beberapa tahun lalu," harap dia.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tujuan Pendidikan Inklusif, Lengkap Beserta Prinsip dan Penjelasannya
Tujuan Pendidikan Inklusif, Lengkap Beserta Prinsip dan Penjelasannya

Pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang mengedepankan penerimaan dan partisipasi aktif semua siswa.

Baca Selengkapnya
Kepala BPIP: BTU Pendidikan Pancasila Kunci Membentuk Karakter Pancasila Generasi Bangsa
Kepala BPIP: BTU Pendidikan Pancasila Kunci Membentuk Karakter Pancasila Generasi Bangsa

Lunturnya pendidikan Pancasila sejak era reformasi, menjadi tanggung jawab bersama

Baca Selengkapnya
Menaker Sebut Penerapan Upah Berbasis Produktivitas Ciptakan Keadilan bagi Pekerja & Pengusaha
Menaker Sebut Penerapan Upah Berbasis Produktivitas Ciptakan Keadilan bagi Pekerja & Pengusaha

Menaker mengatakan bahwa dalam menerapkan pengupahan berbasis produktivitas dibutuhkan kemauan yang kuat dari pihak perusahaan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Arahan Kepala BPIP ke Jajaran untuk Jaga Suasana Damai dan Kondusifitas Pemilu 2024
Arahan Kepala BPIP ke Jajaran untuk Jaga Suasana Damai dan Kondusifitas Pemilu 2024

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berharap pihaknya bisa ikut menjaga suasana damai dan kondusifitas Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Biaya UKT Mahal, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan
Biaya UKT Mahal, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan

Dua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua dan negara.

Baca Selengkapnya
Contoh Pantun Adat yang Perlu Diketahui, Kenali Makna dan Nilai Moral di Dalamnya
Contoh Pantun Adat yang Perlu Diketahui, Kenali Makna dan Nilai Moral di Dalamnya

Adanya nilai-nilai berharga yang terkandung dalam pantun adat, generasi muda diajak belajar dan menghargai warisan budaya.

Baca Selengkapnya
Pancasila Perekat Perbedaan Antar-Anak Bangsa agar Tak Mudah Dipecah Belah
Pancasila Perekat Perbedaan Antar-Anak Bangsa agar Tak Mudah Dipecah Belah

Meski ada perbedaan hingga saat ini sikap toleran tetap dipegang teguh agar tidak mudah diadu domba.

Baca Selengkapnya
Jadi Konsep Pendidikan Saat Ini, Begini Makna
Jadi Konsep Pendidikan Saat Ini, Begini Makna "Merdeka Belajar" Menurut Ki Hajar Dewantara

Konsep Merdeka Belajar ini diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan

Baca Selengkapnya
Di Depan Murid SMA, Kepala BPIP Ingatkan Anak Muda Jangan Terpapar Ideologi yang Merusak
Di Depan Murid SMA, Kepala BPIP Ingatkan Anak Muda Jangan Terpapar Ideologi yang Merusak

Prof. Yudian meminta anak muda jangan sampai terpapar ideologi yang tak sesuai dengan Pancasila

Baca Selengkapnya