Usut aliran duit SKK Migas, Bareskrim gandeng PPATK

Senin, 18 Mei 2015 16:11 Reporter : Faiq Hidayat
Usut aliran duit SKK Migas, Bareskrim gandeng PPATK Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri menggelar perkara dengan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus korupsi penjualan kondensat SKK Migas pada Senin (18/5) siang ini. Direktur Tipdeksus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edi Simanjuntak mengatakan, gelar perkara tersebut untuk mengetahui aliran dana dalam kasus tersebut.

"Kita paparkan duduk perkaranya, kemudian bahwa di kondensat itu yang diambil oleh TPPI itu nilai uangnya, kira-kira Rp 3 miliar sekian dolar Amerika. Kemudian penjualannya Rp 4 miliar sekian. Tentunya kan ada keuntungan Rp 1 miliar sekian, nah kita mau melihat aliran uang ini ke mana sih. Dia kan masih mempunyai tunggakan USD 140 juta. Sama pinaltinya sampai maret 2013 itu ya kira USD 143 juta tunggakan itu," kata Victor di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/5).

"Sementara di sisi lain dia memperoleh keuntungan Rp 1 miliar lebih, ini kenapa uang ini tidak dibayar, lalu uang ini mengalir ke mana saja," sambungnya.

Menurut dia, pihak PPATK sudah menerima laporan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk membongkar aliran dana kasus tersebut.

"PPATK sudah memberikan instruksi yang jelas kepada jajarannya untuk membantu kita dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi ini kan penelusuran ini tentu banyak hal yang didiskusikan, oleh karena itu kita sudah menunjuk personel dari sini," ujarnya.

Seperti diketahui, penyidik Tipideksus Bareskrim Polri terus mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini diduga melibatkan pejabat PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama dan pejabat dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Ada tiga tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini yakni HW, RP dan DH. SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI pada tahun 2009 lalu.

Namun prosesnya dinilai tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Atas tindakan itu tersangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. SKK Migas
  3. Polri
  4. PPATK
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini