Usai ditahan KPK, Bupati Empat Lawang & istri kembali diperiksa

Rabu, 8 Juli 2015 11:16 Reporter : Juven Martua Sitompul
Usai ditahan KPK, Bupati Empat Lawang & istri kembali diperiksa Bupati Empat Lawang dan istri diperiksa KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri (BAA) dan istrinya, Suzanna Budi Antoni (SBA) kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasangan suami istri ini diperiksa sebagai tersangka dugaan suap terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013.

"Mereka diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jakarta, Rabu (8/7).

Suzana tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Dia yang mengenakan rompi tahanan bergegas masuk ke ruang lobi KPK.

Bahkan, usai menjalani pemeriksaan kurang lebih setengah jam, Suzanna menolak berkomentar. Dia bungkam dan langsung masuk ke mobil tahanan untuk di antarkan kembali ke rutan tahanan KPK.

Dalam kasus ini, Budi Antoni Aljufri dan istrinya Suzanna Budi Antoni tengah menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Budi Antoni ditahan di Rutan Guntur, sementara istrinya, ditahan di Rutan KPK.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni sebagai tersangka dugaan suap terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 pada 2 Juli 2015.

Dalam kasus ini, Budi diduga memberikan uang suap kepada Ketua MK Akil Mochtar guna menggagalkan kemenangan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang pada 2013. Budi ditenggarai memberikan uang sebesar Rp 10 miliar dan USD 500 ribu. Uang itu ditransfer melalui rekening perusahaan istri Akil, CV Rati Samagat.

Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain menetapkan keduanya sebagai tersangka suap, mereka juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus memberikan keterangan tidak benar atau palsu dalam persidangan Akil Mochtar. Mereka diduga melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang 20 tahun 2001. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini