Merdeka.com - Usai dilantik sebagai Gubernur Jateng untuk periode kedua, Ganjar Pranowo memetakan program-program prioritas yang akan masuk program kerja 100 hari. Di antaranya empat program yang harus ditata ulang dalam birokrasi pemerintahan untuk wujudkan merdeka korupsi.

"Di antaranya penyusunan APBD, tekan angka kemiskinan, dorong enterpreneurship, perbaikan izin pertanahan Imigrasi dan SIM," kata Ganjar Pranowo saat jumpa pers di lobi Balai Kota Provinsi Jateng, Semarang, Kamis (6/9).

Ganjar mengaku menjalankan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar kasus suap dan korupsi yang menjerat mayoritas anggota dewan Kota Malang dan Sumatera Utara tidak terjadi di Jateng.

"Itu arahan Mendagri harus dikerjakan sudah dapat arahan dari KPK. Agar semua yang dikerjakan transparan dan berjalan baik," ungkapnya.

Untuk program prioritas kedua tekan kemiskinan bagi masyarakat jateng dari 11 persen, nanti bisa turun single digit.

"Penurunan angka kemiskinan merupakan janji politiknya saat bertemu dengan warga," ungkapnya.

Lebih lanjut program enterpreunership untuk titik perhatiannya ke depan, menyasar pengembangan ekonomi dengan mengedepankan kemandirian bagi lulusan SMK.

"Semangat enterpreneurship harus diperbaiki dan dikembangkan lagi. Saya akan coba mengawal programnya seperti apa jalannya nanti," ujarnya.

Sebagai kepala daerah menjabat dua kali periode, nantinya sejumlah masalah akan diselesaikan secara tegas terkait izin pertanahan Imigrasi dan SIM.

"Saya gunakan PP Nomor 33 Tahun 2018 untuk berikan kewenangan gubernur untuk berikan sanksi dan penghargaan sekaligus sanksi," terangnya.