Merdeka.com - Unjukrasa menolak UU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Kamis (8/10). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menemui perwakilan buruh untuk melakukan audiensi.

Pengunjukrasa dari berbagai organisasi kaum buruh memadati depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Mereka datang bergelombang dari siang hari.

Mereka mengkritisi beberapa pasal yang tertuang dalam UU Cipta Kerja, yakni mengenai PHK, upah, perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) dan tenaga kerja asing. Selang beberapa jam, perwakilan buruh diterima oleh Ridwan Kamil untuk menggelar audiensi.

"Tadi saya menerima aspirasi dari perwakilan buruh ada sepuluh orang, nah bagaimanapun kondusifitas aspirasi itu harus kami dengarkan secara seksama dan baik-baik," kata Ridwan Kamil, Kamis (8/10).

"Hasil dari audiensi itu didapati simpulan bahwa pada dasarnya buruh memahami klaster-klaster pembahasan lainnya tapi di bab klaster perlindungan buruh ternyata banyak sekali poin-poin yang dianggap merugikan, mulai dari pesangon yang dikurangi, dari mulai cuti, dari mulai hak pelatihan tapi tidak dibayar yang dianggap merugikan dan lain-lain," ia melanjutkan.

Menurutnya, perwakilan buruh juga memahami bahwa ada proses hukum bisa dilakukan setelah disahkannya UU ini di Paripurna DPR, salah satunya adalah penerbitan Perppu dari presiden. Mereka berharap pelaksanaan UU ditunda.

"Nah, simpulannya mereka meminta Pemprov Jabar menyampaikan aspirasi apa yang tadi poin disampaikan, oleh karena itu saya sudah menandatangani surat pernyataan, satu kepada DPR, dua kepada bapak presiden isinya adalah surat penyampaian aspirasi dari buruh se-Jabar," terang pria yang akrab disapa Emil.

"Aspirasinya ada dua, satu menolak dengan tegas UU omnibus law, dua meminta Bapak Presiden mengeluarkan Perppu terkait masalah ini. Surat itu sudah saya tanda tangani dan besok di kesempatan pertama dua surat tadi akan kami kirimkan kepada yang berkepentingan," lanjut dia.

Emil berharap surat tersebut bisa sampai dan dibaca hingga dijadikan sebagai sebuah masukan dari rakyat dan buruh Jabar terkait UU yang menurut buruh banyak hal yang dianggap merugikan.