Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Untung Rugi Pemprov Banten Utang Swasta Rp 851 Miliar Lebih

Untung Rugi Pemprov Banten Utang Swasta Rp 851 Miliar Lebih Gubernur Banten Wahidin Halim. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Banten utang Rp 851,7 miliar kepada perusahaan swasta PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, untuk penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Penandatanganan pinjaman tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Saya 24 tahun menjadi birokrat, baru menghadapi situasi seperti saat ini, ancaman krisis dibarengi dengan Covid-19," kata Wahidin Halim dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9).

Wahidin mengakui, kondisi keuangan Provinsi Banten di masa Pandemi terpuruk, apalagi kas daerah senilai Rp1,9 triliun yang ada di Bank Banten tertahan.

"Untuk Provinsi Banten ditambah dengan musibah Bank Banten. Kas daerah sebesar Rp 1,9 triliun tertahan di Bank Banten. Sebelum pandemi, perekonomian Banten sedang bagus bagusnya," ucap Wahidin.

Direktur Utama PT SMI Persero Edwin Syahruzad, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Banten atas terselenggaranya kesepakatan tersebut. Dia berharap Banten bisa segera pulih dan bangkit dari segala keterpurukan yang melanda hampir seluruh daerah di dunia.

Untuk pinjaman daerah ini, Edwin menyebutkan bahwa, tenor pinjaman daerah selama delapan tahun dengan dan masa tenggang selama 24 bulan.

"Diharapkan ekonomi dapat segara pulih dan bergerak. Sehingga dapat menghindari kemungkinan resesi dan mengatasi pandemi. Semoga pinjaman ini dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi Provinsi Banten," kata Edwin

Diterangkan, kerja sama pembiayaan daerah Provinsi Banten ini untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

"Kerja sama ini sebagai salah satu upaya Pemprov Banten mencapai target RKPD Perubahan 2020. Pinjaman daerah akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati.

"Pinjaman daerah yang diajukan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, digunakan untuk kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan serta memastikan target RKPD 2021 Provinsi Banten terealisasi," jelasnya.

Akademisi Ikhsan Ahmad menilai bantuan utang ini berpotensi maladministrasi. Menurutnya, dana pinjaman tersebut dalam penjabaran rincian programnya justru terkesan mengalihkan peruntukan program pemulihan perekonomian warga yang terdampak Covid-19, kepada kelanjutan proyek-proyek yang telah di-refocusing.

Lanjut Ikhsan, proyek-proyek yang di-refocusing demi tercapainya target RPJMD Banten dan dinilai kurang berpihak pada realitas kebutuhan masyarakat saat ini. Bahkan ada dugaan adanya kepentingan agenda politik pencalonan gubernur untuk periode kedua.

"Ditambah kondisi ini membuat masyarakat Banten harus menanggung bayar utang dan bayar bunga pinjaman tersebut melalui pajak,' ujar Ikhsan dalam keterangan kepada wartawan.

Ikhsan menjelaskan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1) mengatakan, bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional.

"Artinya pinjaman tersebut semestinya lebih fokus kepada program penanganan pemulihan perekonomian masyarakat dengan dampak signifikan, karena anggaran yang sudah di-refocusing dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," kata Ikhsan.

Sementara terkait pengalihan PEN oleh Pemprov Banten, lanjut Ikhsan, di antaranya adalah membiayai kembali pekerjaan pelebaran Jalan Pakupatan-Palima. Dalam hal itu, ada upaya paksa pembiayaan proyek recofusing itu agar masuk dalam program PEN, dengan menambahkan kalimat output proyek pelebaran jalan untuk mendukung akses pemulihan ekonomi masyarakat.

"Padahal dalam KAK lelang yang disahkan pada 21 Februari 2020, tidak ditemukan output yang menerangkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Proyek refocusing ini telah mendapatkan penetapan lelang sekitar 8 April 2020, nilai pembiayaan perencanaannya sekitar Rp20 miliar lebih. Namun ini malahan akan dibiayai kembali lewat PEN sekitar Rp12 miliar lebih. Dapat kita lihat, bahwa Jalan Pakupatan-Palima mobilisasi kendaraan masih tinggi dan tidak terganggu. Apa dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakatnya?" tanya Ikhsan.

Adapun contoh lainnya lanjut Ikhsan, pembiayaan sport center sebesar Rp430 miliar juga sudah ditetapkan pemenang lelangnya. Dalam dokumen lelangnya 6 Februari 2020 (sebelum Covid-19), tertera jelas bukan merupakan bagian dari proyek untuk penanggulangan dampak Covid-19.

"Namun Sekda Provinsi Banten mengatakan jika Sport Center akan melakukan pola padat karya. Mungkinkah pekerjaan Sport Center akan menyerap tenaga kerja sebanyak 7.500 orang? Perusahaan mana yang siap melakukannya, karena setiap perusahaan secara logika akan mencari untung dari pekerjaannya dengan melibatkan semaksimal mungkin teknologi dengan memimalisasi tenaga kerja," kata Ikhsan.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dwiyanti, membantah tudingan pinjaman daerah Pemprov Banten ke PT SMI maladministrasi. Pasalnya, keputusan yang diambil oleh Pemprov Banten telah sesuai dengan skema PEN, sebagai dampak pandemik Covid-19 sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2020. Ditambah, secara administrasi sudah dijaga, sesuai dengan aturan yaitu PMK 105/2020 serta PP43/2020.

Menurut Rina, Pemprov Banten seoptimal mungkin memanfaatkan, berkolaborasi dan mendukung skema yang ditawarkan Pemerintah Pusat. Tidak abai terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat dengan melakukan refocusing anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, rekonstruksi bantuan keuangan untuk penanganan Covid-19, serta dukungan terhadap program bantuan untuk pekerja terdampak, untuk UMKM maupun yang terkait dengan kegiatan pendidikan.

"Tidak hanya berupa bantuan sosial yang bersifat jangka pendek untuk memulihkan perekonomian warga," katanya.

Rina menjelaskan, skema PEN atas inisiasi pemerintah pusat merupakan kesempatan bagi Pemprov Banten untuk memperoleh pembiayaan murah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. "Berdasarkan ketentuan pada regulasi PMK 105/2020 harus betul-betul terkait terhadap capaian RPJMD dalam konteks infrastruktur," katanya.

Ia menyadari, bahwa program pembangunan yang rencananya akan dibiayai PT SMI, dampaknya tidak semuanya langsung terasa pada pemulihan ekonomi. Namun, dapat dipastikan dalam konteks tertentu akan mendorong laju perputaran ekonomi dalam hal penggunaan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal. Baik dalam jangka menengah dan panjang pada sektor pariwisata, transportasi, pertanian, UKM maupun jasa lainnya.

"Proses pembiayaan ini tentu mempedomani ketentuan yang telah digariskan. Karena setiap proses yang dilakukan telah melalui pembahasan dengan DPRD dan juga dikawal oleh KPK dan lembaga pengawas lainnya. Sehingga yang disebut sebagai potensi maladministrasi sejauh mungkin bisa dihindarkan," jelasnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah

Pertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah

Penyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.

Baca Selengkapnya
Salurkan Pembiayaan Rp5,8 Trliun, WOM Finance Raup Untung Rp236 Miliar Sepanjang 2023

Salurkan Pembiayaan Rp5,8 Trliun, WOM Finance Raup Untung Rp236 Miliar Sepanjang 2023

Penyaluran pembiayaan juga mengalami kenaikan sebesar 27,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Naik 20 Persen, WOM Finance Raup Untung Rp236 Miliar Sepanjang 2023

Naik 20 Persen, WOM Finance Raup Untung Rp236 Miliar Sepanjang 2023

Perusahaan mencatat peningkatan penyaluran pembiayaan baru hingga akhir Desember 2023 sebesar Rp5,8 triliun, atau meningkat 28 persen.

Baca Selengkapnya
Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Baca Selengkapnya
Bagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial

Bagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial

10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.

Baca Selengkapnya
Pria Ini Dulu Hidup di Jalanan, Kini Sukses Bangun Usaha Sablon Omzet Ratusan Juta Rupiah Per Hari

Pria Ini Dulu Hidup di Jalanan, Kini Sukses Bangun Usaha Sablon Omzet Ratusan Juta Rupiah Per Hari

Sempat hidup di jalanan, kini pria ini mampu bangkit dari keterpurukan dan berhasil membangun usaha sablon.

Baca Selengkapnya