Merdeka.com - Lembaga United Nations Children's Fund (Unicef) pada Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti program imunisasi measles (campak)-rubella atau MR di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebab, partisipasi di daerah tersebut paling rendah kedua se Jawa Barat atau hanya mencapai 84 persen data nasional.

"Imunisasi merupakan hak anak, sehingga orang tua harus memenuhi hak anaknya mendapatkan vaksin," kata Direktur Unicef wilayah Jawa, Arief Rukmantara, Kamis (12/10).

Kementerian Kesehatan merilis bahwa balita maupun anak mulai dari usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun yang belum berpartisipasi imunisasi MR di Kota Bekasi mencapai 122.872 anak. Jumlah terendah nomor dua di Jawa Barat setelah Bogor sebanyak 237.346, sedangkan di atas Bekasi ialah Kota Depok sebanyak 102.064.

Menurut dia, orang tua harusnya memanfaatkan peluang ini dengan berpartisipasi dalam program tersebut. Sebab, pemerintah mengeluarkan biaya mencapai Rp 900 miliar untuk membeli vaksin MR dari India.

"Program ini gratis dari disediakan oleh pemerintah kepada anak, jadi ini sudah menjadi hak anak," katanya.

Menurut dia, vaksin MR juga sudah melalui verifikasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Proses pengemasan hingga distribusinya dilakukan sesuai prosedur, sehingga tidak menurunkan kualitasnya saat disuntikan ke anak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dr Dezi Syukrawati menambahkan, periode program imunisasi ini diperpanjang dari 11- 14 Oktober mendatang. Dia meminta, bagi orang tua yang belum mengikutsertakan pada program ini agar ikut sertakan sang anak.

"Kami gandeng MUI melakukan pendekatan agar cakupan pemberian vaksin semakin meningkat, sehingga target bisa tercapai," tandasnya.

Sementara itu, AYS, ibu rumah tangga berusia 23 tahun ini belum memvaksin measles (campak)-rubella atau MR buah hatinya yang berusia 2 tahun 2 bulan. Persepsi penting tidaknya vaksin menjadi alasan utama warga Rawalumbu itu tak memberikan vaksin dari program pemerintah.

"Saya pernah konsultasi dengan dokter ketika anak sedang demam, dan muncul benjolan bernanah di titik suntikan bekas pemberian vaksin," kata AYS berbincang dengan merdeka.com.

Di sebuah klinik, dokter tersebut berpendapat bahwa anak tak perlu diberikan imun, karena anak sudah mempunyai imun sendiri sejak dilahirkan. Bahkan, dokter tersebut meminta tak perlu meragukan akan ciptaan Tuhan.

"Dari situ saya terpengaruh, sebab dokter yang menjadi rujukan atau referensi menyebut tak menganjurkan pemberian imun," ujarnya.

AYS merasa bimbang setelah membaca sejumlah artikel di media online, serta melihat iklan di media elektronik yang gencar sosialisasi vaksin MR. Apalagi, memberikan materi orang-orang yang cukup kompeten, baik lembaga maupun ulama.

"Saya masih pikir-pikir dan terus berkonsultasi sebelum ikut vaksin MR dari pemerintah," kata dia.

Warga lain, FJ belum berpartisipasi imunisasi MR hingga batas waktu yang ditentukan sampai akhir September lalu. Ia mengaku trauma setelah kasus meninggalnya bayi Falya di rumah sakit swasta di Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

"Saya takut anak disuntik, takut kenapa-kenapa, soalnya ada benda dimasukkan ke dalam tubuh, khawatir anak tidak kuat," katanya.

FJ kini masih pikir-pikir soal vaksinasi tersebut. Ia ingin membawa ke rumah sakit swasta di Jakarta yang menjadi langganan. Namun, berdasarkan informasi vaksin tersebut yang menyediakan adalah pemerintah, sehingga hanya tersedia di Puskesmas.

"Mungkin injury time di waktu perpanjangan kali, sekarang ini belum," katanya.