Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

UMK Kota Tangerang 2013 lebih tinggi dari DKI

UMK Kota Tangerang 2013 lebih tinggi dari DKI buruh demo di Cikarang. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan pengupahan kota (Depeko) yang terdiri dari Pemerintah Kota Tangerang, buruh dan pengusaha telah menetapkan UMK Kota Tangerang tahun 2013 sebesar Rp 2.203.000, dalam rapat pleno di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Selasa (20/11) malam. UMK itu lebih tinggi sedikit dari DKI Jakarta.

Walau sudah ketuk palu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak menyepakati angka tersebut.

"Hasil rapat pleno menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 1.967.049 untuk Kota Tangerang. Sedangkan UMK yang ditetapkan sebesar Rp 2.203.000," ungkap Kepala Disnaker Kota Tangerang Abduh Surahman, Rabu (21/11).

Sebelumnya, rapat pleno yang berlangsung kemarin mulai pukul 13.00 WIB - 21.30 WIB, sempat berjalan alot. Namun akhirnya, disepakati angka UMK sebesar Rp 2.203.000.

Depeko dan perwakilan buruh sudah sepakat, tidak dengan perwakilan Apindo yang mendatangkan empat orang perwakilannya.

"Hanya Apindo yang tidak sepakat dengan angka tersebut. Namun, pihak mereka mau menadatangani berita acara hasil rapat pleno," tutur Abduh.

Dengan ditandatanganinya hasil rapat pleno tersebut, menurut Abduh sudah sah.

Ketua Apindo Kota Tangerang Gatot Purwanto ketika dimintai tanggapannya terkait UMK Kota Tangerang 2013 yang sudah disahkan, tidak berkomentar banyak. "No comment, ucapnya singkat ketika ditemui di ruang DPRD Kota Tangerang.

Sementara itu, perwakilan serikat buruh mengaku puas dengan putusan hasil rapat. "Alhamdulillah kami bersyukur dengan putusan hasil rapat, tinggal pengawasannya saja," ungkap Ketua Federasi Serikat Pegawai Metal Indonesia (FSPMI) Kota Tangerang Riden Hatam Azis.

Menanggapi sikap Apindo yang tidak menyetujui hasil rapat, menurut Riden, Apindo harus bisa menerima dan memahami nasib buruh sebenarnya.

(mdk/war)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dikenal Fleksibel, Ini Biaya Kuliah di Universitas Terbuka

Dikenal Fleksibel, Ini Biaya Kuliah di Universitas Terbuka

Nah, buat kamu yang tertarik buat bisa kuliah fleksibel di UT, cara mendaftarnya gampang banget!

Baca Selengkapnya
Kuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun

Kuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun

Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.

Baca Selengkapnya
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Siapkan 80 TPS Khusus di DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, Berikut Rincian Lokasinya

KPU Siapkan 80 TPS Khusus di DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, Berikut Rincian Lokasinya

Di Lokasi TPS Khusus tersebut tidak ada pengamanan khusus yang diberikan KPU

Baca Selengkapnya
Ular Besar ini Tak Punya Harga Diri, Berkali-kali Dibanting & Diomeli Emak-emak karena Memakan Ayamnya

Ular Besar ini Tak Punya Harga Diri, Berkali-kali Dibanting & Diomeli Emak-emak karena Memakan Ayamnya

Aksi emak-emak tangkap ular dengan tangan kosong, lalu banting ke tanah lantaran kesal.

Baca Selengkapnya
Hapus Bantuan untuk Warga Miskin Numpang Alamat KTP/KK di Surabaya, Begini Penjelasan Eri Cahyadi

Hapus Bantuan untuk Warga Miskin Numpang Alamat KTP/KK di Surabaya, Begini Penjelasan Eri Cahyadi

Warga menumpang alamat KTP/KK Surabaya tak akan dapat bantuan apapun dari Pemkot setempat. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya
Tarif Cukai Rokok 2024 Naik, Harga Rokok Makin Mahal

Tarif Cukai Rokok 2024 Naik, Harga Rokok Makin Mahal

Per 1 Januari 2024, tarif cukai hasil tembakau naik 10 persen.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya