Merdeka.com - Hoaks mengenai dampak vaksinasi dan penanganan Covid-19 di Indonesia, terus merebak di wilayah Banten.

Menyikapi hal tersebut, peran alim ulama dan tokoh masyarakat di Banten sangat penting untuk meluruskan informasi yang benar berdasarkan riset dan kajian ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

Untuk itu, tokoh agama di Banten mengapresiasi langkah pemerintah untuk segera melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Upaya tersebut diharapkan menjadi salah satu cara untuk menyudahi wabah virus Corona yang sudah melanda Indonesia sejak setahun terakhir. Dengan proses vaksinasi masyarakat diharapkan kembali bisa menjalankan aktivitasnya seperti sediakala.

"Kami sangat mendukung penuh terhadap gerakan pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan aturan protokol kesehatan untuk rakyat Indonesia," kata Rd Faruq Febrian, Pondok Pesantren TQN Al-Mubarok, Cinangka, Serang, Banten, Jumat (26/12).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemberian vaksin terhadap masyarakat di pedalaman dengan menggandeng aparat desa dan tokoh di desa-desa. "Semoga dengan melakukan sosialisasi lebih spesifik terhadap masyarakat di kampung-kampung atau di pedalaman, masyarakat lebih mematuhi peraturan dari pemerintah dan lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan dan menjauhi penyebaran virus Covid-19," tandasnya.

Pihaknya melihat, kelompok masyarakat yang menolak vaksin tidak memberikan alasan ilmiah dan cenderung memanfaatkan isu politis. "Kalau terkait Covid-19, alasan penolakan mereka harus sesuai dengan penelitian, dan hasil riset dari orang yang ahli dalam bidang tersebut. Jika mereka bisa membuktikan alasan penolakan mereka, mereka boleh berbicara terhadap pemerintah," ujarnya.

Penolakan vaksinasi tanpa dasar riset ilmiah, lanjut Faruq dapat membahayakan masyarakat. Menyebarkan teror mengenai efek vaksin yang membahayakan masyarakat rakyat, sama dengan menyebarkan hoaks dan fitnah. "Umat untuk saat ini masih banyak yang terkena hoaks dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menolak vaksin dan menolak adanya Covid-19, sedangkan mereka tidak bisa membuktikan dengan hasil riset tenaga ahli dan pembuktian secara konkret, penolakan mereka tidak berdasarkan data," imbuhnya.

Terpisah, Pimpinan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Abah Elang Mangku Bumi mengimbau kepada alim ulama dan tokoh masyarakat di Banten agar menjadi pencerah informasi di tengah umat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat adalah bagian ajaran agama dan menangkal fitnah.

"Menyikapi program pemerintah pusat mengenai vaksinasi sampai ke level RT, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat khususnya alim ulama. Mereka membawahi elemen masyarakat di bahwa, bahwa program (vaksinasi) ini adalah cara cepat untuk mengatasi berakhirnya pandemi," kata Abah Elang.

Tanpa proses vaksinasi, menurut Elang akan memperparah kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Ia mengakui banyak rumor atau hoaks di tengah masyarakat mengenai vaksin Covid-19 yang perlu diluruskan terutama oleh kalangan alim ulama.

"Jika tidak ada vaksinasi, tanpa ada solusi tentu akan berdampak buruk sekali. Dengan rumor yang berkembang di masyarakat kita sekarang atau dengan hoaks bahwa vaksin itu begini begitu tanpa alasan medis. Agar para alim ulama tersebut membawa pesan kepada masyarakatnya masing-masing bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat dan vaksin tidak harus menjadi momok yang menakutkan," ujarnya.

Kendati sudah menjalani proses vaksinasi, Abah Elang tetap mengimbau masyarakat bukan berarti masyarakat bebas tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

"Meskipun sudah divaksin tetapi tidak serta merta punya keleluasaan bebas dari 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak). Vaksin itu salah satu pencegahan tetapi yang lebih utama protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.