Merdeka.com - Baru tahun ini terjadi, ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/MA/SMALB/SMK sederajat di Indonesia tak digelar serentak di 34 provinsi, pada 15 April lalu. Penundaan ini akibat soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, tak tiba di beberapa lokasi pada hari H pelaksanaan.

Tercatat lebih kurang ada 11 provinsi yang pelaksanaan ujian tingkat SMA/MA harus diundur dari jadwal yang telah ditentukan. 11 Provinsi itu sebagian besar ada di wilayah timur Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, kala itu coba meyakinkan siswa tak dirugikan meski pelaksanaan ujian mereka diundur. Dia malah meminta siswa tetap berkonsentrasi karena masih ada beberapa mata pelajaran yang ditujukan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan coba mengklarifikasi masalah ini. Mereka berasalan proses pengepakan soal di percetakan mengalami kendala sehingga proses pendistribusian soal terganggu yang berujung terlambat sampai di beberapa sekolah.

"Perubahan jadwal ini tidak akan berpengaruh terhadap siswa, sebab bagi siswa yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, masalah waktu pelaksanaan tidak akan jadi kendala," jelas Ibnu.

Kejadian ini jelas mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Boleh dikatakan, ini kado terburuk Presiden SBY buat anak bangsa jelang kepemimpinannya berakhir pertengahan tahun 2014 nanti.

Bagaimana bisa, kegiatan yang rutin digelar tiap tahun itu masih mendatangkan kendala. Harusnya yang terjadi adalah kualitas dan fasilitas pendidikan Indonesia lebih baik mengingat besarnya anggaran yang diberikan negara untuk pos pendidikan.

Masalah ini lantas jadi ramai diperbincangkan. Anggota dewan mendesak Presiden SBY dan anak buahnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh untuk bertanggung jawab. Tak cuma diminta tanggung jawab, ada pula yang meminta SBY memecat M Nuh.

"Ini persoalannya lebih serius. Ini menunjukkan manajemen yang buruk dari Kementerian Pendidikan," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung.

"UN ini kan cerminan dari sebuah bangsa bagaimana sungguh-sungguh untuk mempersiapkan anak didik kita di kemudian hari. Kalau alasannya remeh temeh, tak masuk akal pikiran sehat saya," tegas Pramono.

Menanggapi cibiran padanya, M Nuh langsung menyampaikan permohonan maaf atas kejadian itu. Dia berjanji akan menegur percetakan terkait dan memastikan pelaksanaan ujian di hari kedua tak lagi tertunda.

"Ada 11 provinsi yang tidak bisa dilaksanakan hari ini. Oleh karena itu saya harus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini sangat berat bagi kami. Persoalannya adalah teknis di percetakan," ujar Nuh, kala itu.

Dia menjelaskan, untuk soal tingkat SMA, Kemendikbud bekerja sama dengan enam perusahaan percetakan. Dari enam perusahaan itu ada satu perusahaan yang tak bisa memenuhi target.

"Ke depan kami akan melihat segala aspek dalam memilih percetakan. Dengan berat hati, kejadian ini sama sekali tidak menyenangkan. Saya minta maaf, yang semestinya ujian hari Senin jadi hari Kamis. Mudah-mudahan Kamis bisa diselesaikan dengan baik," jelasnya.

Meski Nuh sudah meminta maaf, jelas saja persoalan ini tak bisa dianggap sepele. Siswa yang sudah mempersiapkan diri mereka, mendadak harus batal ujian karena masalah teknis. Tentu saja hal itu sangat mengganggu semangat mereka.

Apalagi, selain masalah waktu pelaksanaan kedua, di hari berikutnya juga ditemui masalah lain. Seperti soal tertukar, kerta mudah sobek, jam dimulainya ujian ngaret, sampai ada juga yang menggunakan soal fotokopian.

Kalau masalah pendidikan saja tak mampu dibenahi para pemimpin, mau berharap apa negeri ini pada anak bangsa.