Uji capim KPK terus diundur DPR, Ruki 'angkat tangan'
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menganggap tak masalah atas sikap DPR mengulur waktu fit and proper test calon pimpinan KPK. Dia menyerahkan sepenuhnya masa depan KPK pada DPR. Namun menurutnya jika DPR akan mengembalikan 8 nama capim pada Panitia Seleksi (Pansel) KPK, DPR harus bertanggung jawab.
"Terserah mereka mau merekomendasikan apa, tapi apa solusinya?" kata Ruki di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut Ruki, sejauh ini belum terlihat keinginan DPR untuk menyandera kepengurusan KPK periode selanjutnya. Menurutnya tekanan yang diberikan oleh DPR wajar saja terjadi.
"Saya kok enggak melihat tekanan ya dari DPR. Dulu ketika saya ikut seleksi, say war-nya juga luar biasa. Tapi hadapi saja, biasa saja," tuturnya.
Meski DPR memundurkan langkah dengan berulangkali memanggil Pansel KPK lagi, namun Ruki yakin DPR punya jadwal tersendiri.
"Enggak ada terkesan mengulur waktu, kan ada koridor ditetapkan 3 bulan setelah diterima oleh Pansel. Setelah hasil fit and proper test dikasih ke presiden, dalam waktu 7 hari presiden mesti melantik. Itu tenggat waktunya sudah diatur. Saya tidak apriori, saya tidak prejudice. Ya mungkin mereka punya jadwalnya sendiri," ungkapnya.
Ruki yakin DPR tak akan melebihi tenggat waktu yang diatur oleh undang-undang. Dia beranggapan bahwa di akhir tahun ketika periode kepengurusannya habis, Presiden Jokowi sudah bisa melantik para capim KPK.
"Yang penting yang mereka jadwalkan tidak melebihi ketentuan undang-undang. Terserah DPR mau ambil 5 syukur, 2 tak masalah, atau mau nol sekalipun enggak masalah," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaTerseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR
Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar
Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya