Uang Jasa Pelayanan BPJS Belum Dibayar sejak Oktober, Ratusan Pegawai RSUD Garut Demo
Merdeka.com - Ratusan pegawai RSUD dr Slamet Garut melakukan aksi demonstrasi di lapangan apel rumah sakit itu, Selasa (24/5). Mereka berunjuk rasa karena uang jasa pelayanan (Jaspel) BPJS sejak belum diberikan sejak Oktober 2021.
Seorang nakes yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, mereka belum menerima jasa pelayanan BPJS sejak Oktober 2021 hingga April 2022. "Biasanya kami menerima uang jaspel ini paling telat tiga bulan. Ini sudah delapan bulan kami belum menerima," jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa aksi yang dilakukannya bersama ratusan pegawai lainnya ini dilakukan untuk meminta kejelasan dari manajemen RSUD dr Slamet terkait hal tersebut. Mereka berharap haknya segera dibayarkan.
"Kalau diakumulasikan, setiap pegawai ini ditunggak jutaan Pak. Padahal uang itu betul-betul kami butuhkan untuk keberlangsungan keseharian di keluarga masing-masing. Di antara kami ada yang sampai ngutang dulu untuk menutupi kebutuhan hariannya karena jaspel yang belum dibayar itu," jelasnya.
Pelayanan Normal
Dia mengaku bahwa bila dirata-ratakan, ia biasa menerima uang jasa pelayanan BPJS hingga Rp2 juta per bulan. Dengan jumlah rata-rata itu, maka setidaknya uang yang belum diterimanya sekitar Rp16 juta.
"Yang lain, ada yang jumlahnya lebih besar dari itu. Jadi manajemen RSUD dr Slamet punya tunggakan yang cukup besar jasa pelayanan BPJS kepada para pegawai," sebutnya.
Ia tidak mengetahui secara pasti penyebab dari belum cairnya uang jasa pelayanan BPJS di RSUD dr Slamet. "Kalau di rumah sakit lain pas saya tanya, lancar saja setiap bulan cair. Ini apakah pihak rumah sakitnya tidak mengklaimkan atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi manajemen juga punya utang tunggakan di tahun kemarin, masa iya nggak tutup buku," jelasnya.
Meski sejumlah pegawai RSUD dr Slamet Garut melakukan aksi, ia memastikan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu tetap berjalan normal. Alasannya, aksi hanya diikuti pegawai dengan jadwal shift siang atau malam.
Manajemen Masih Gelar Rapat
Direktur RSUD dr Slamet Garut Husodo Dewo Adi belum memberikan keterangan resmi terkait aksi tersebut. Saat dihubungi, ia mengaku masih melakukan rapat terkait aksi yang dilakukan para pegawainya.
"Nanti lagi ya, saya masih belum selesai rapat tentang ini, nuhun pisan ya," jawabnya.
Sementara, Bupati Garut Rudy Gunawan mengaku sudah meminta manajemen RSUD dr Slamet untuk menyelesaikan persoalan uang jasa pelayanan yang belum dibayarkan. Ia mengaku sebelumnya sempat mengingatkan hal itu dalam rapat virtual.
"Saya kan sudah minta supaya itu diselesaikan. Direktur (RSUD dr Slamet) harus bertanggung jawab sebagai pimpinan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Saya sudah mengingatkan menegur langsung dalam apel virtual pada dua minggu lalu, selesaikan (jaspel BPJS) untuk Oktober, November, Desember, terutama mereka yang tidak menangani (pasien) Covid-19. Kalau yang menangani Covid-19 kebanyakan uangnya, khususnya dokter," katanya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca Selengkapnya1,6 Juta Saksi Disebar untuk Kawal Suara Ganjar-Mahfud dan Partai Pendukung di Hari Pencoblosan
Sebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jakpus Panggil Gibran Hari Ini Terkait Bagi-Bagi Susu di CFD, TKN Bakal Laporkan ke DKPP
Fritz membeberkan bukti Bawaslu tidak profesional. Pertama, Bawaslu Jakarta Pusat mengirimkan surat pemanggilan yang tertulis tanggal 2 Januari 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca SelengkapnyaBawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye
Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaPolisi Jebloskan 2 Mantan Dirut RSUD Bangkinang ke Penjara, Kasus Korupsi BLUD Rp6,9 M
Putusannya telah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap pada 5 Oktober 2023
Baca Selengkapnya