Merdeka.com - Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (10/11). Mereka menolak upah murah.

Massa yang berunjuk rasa tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Sumatera Utara. Mereka menolak kebijakan upah murah dan memprotes kebijakan Pemprov Sumut yang menetapkan kenaikan hanya 8,71 persen.

"Padahal listrik sudah naik 3 kali dalam setahun, BBM premium langka sehingga rakyat membeli BBM pertalite dengan harga lebih mahal, tabung gas elpiji juga langka dan harganya semakin mahal, harga air juga naik, harga-harga sembako juga sudah merangkak naik," kata Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo.

Buruh mendesak agar pemerintah merevisi PP 78/2015 tentang Pengupahan. Mereka pun meminta agar UMP/UMK 2018 ditambah USD 50 atau minimal Rp 650 ribu untuk meningkatkan daya beli buruh.

"Turunkan harga BBM, listrik, gas, air dan sembako," kata Willy.

Sebelum melakukan unjuk rasa, massa buruh melakukan longmarch dari Istana Maimun menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara. Akibatnya sebagian jalan yang dilalui macet parah, seperti Jalan Brigjen Katamso, Jalan Suprapto, Jalan Sudirman sekitarnya. Polisi lalu lintas yang berjaga pun tampak kewalahan.

Kemacetan terus berlanjut hingga Jalan Pangeran Diponegoro, lokasi demo. Meski aksi jeda saat salat Jumat, arus lalu lintas di sana tetap terganggu.

Warga yang ingin Salat Jumat di Masjid Agung maupun Masjid Amanah, Gedung Kuangan, sempat terjebak kemacetan. "Nggak bisa cari hari lain, mereka ini demo," kata Ismail, seorang pegawai swasta.