Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Tidak hanya melalui jalur yudisial tapi juga non yudisial.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat yudisial, Jokowi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) berkoordinasi dengan Komnas HAM.

"Khusus penyelesaian yudisial itu Presiden akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM karena penyelesaian yudisial itu adalah jalur sendiri," kata Mahfud usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1).

Sementara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui non yudisial, Jokowi tim khusus. Tim itu bernama Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM).

“Ini penyelesaian non-yudisial yang sifatnya lebih kemanusiaan. Tim PPHAM ini memperhatikan korban, sedangkan yang yudisial itu mencari pelakunya. Jadi antara korban dan pelaku kita bedakan. Yang pelaku ya di pengadilan sejauh itu bisa dibuktikan tinggal buktinya seberapa banyak kita kumpulkan," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui terjadi pelanggaran HAM berat pada 12 peristiwa di masa lalu. Peristiwa itu mulai dari tragedi 1956 sampai Jambo Keupok Aceh 2003.

Berikut 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui Jokowi:

1. Peristiwa 1965-19662. Penembakan Misterius 1982-19853. Peristiwa Talangsari Lampung 19894. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 19985. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-19986. Peristiwa Kerusuhan Mei 19987. Peristiwa Trisakti Semanggi 1 & 2 1998-19998. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-19999. Peristiwa Simpang KAA di Aceh 199910. Peristiwa Wasior di Papua 2001-200211. Peristiwa Wamena Papua 200312. Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.