Tujuh pengadilan masuk wilayah bersih praktik korupsi

Merdeka.com - Tujuh pengadilan di Indonesia menandatangani kesepakatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani. Ketujuh pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Bau-Bau, Pengadilan Negeri Menpawah dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Proyek SUSTAIN EU UNDP ini berjalan Juni 2014 hingga Juni 2019. Uni Eropa mengucurkan dana sebesar 10 juta Euro untuk program ini.

"Proyek ini mendukung pembaruan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan utama menciptakan wilayah bebas korupsi dan peningkatan pelayanan publik," ujar Sector Coordinator Sustain UNDP Fatahilah dio Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (19/1).

Penilaian mencakup empat sektor yakni pengawasan, pelatihan, sumber daya manusia dan transparansi dalam sistem manajemen perkara. "Kita membantu bantuan teknis seperti menghadirkan pakar-pakar kompeten. Baik pakar dari luar negeri dan dalam negeri," tambahnya.

Ketujuh institusi peradilan tersebut akan menjadi percontohan peradilan bertaraf internasional. "Ada tiga sasaran utama yakni peningkatan akuntabilitas, bersih dari KKN, dan peningkatan pelayanan publik," ujar Sekretaris MA Nurhadi.

Nurhadi mengklaim reformasi di tubuh MA sudah dilakukan sejak 2004. Dia juga mengklaim sebagai satu-satunya lembaga peradilan Indonesia dengan taraf internasional.

"MA menghasilkan blue print 2010 hingga 2035. Dalam blue print digariskan reformasi peradilan tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi," jelas Nurhadi.