Tudingan politisi PDIP RJ Lino dan Menteri Rini terlibat korupsi

Jumat, 9 Oktober 2015 09:21 Reporter : Laurencius Simanjuntak
Tudingan politisi PDIP RJ Lino dan Menteri Rini terlibat korupsi Masinton Pasaribu laporkan RJ Lino ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menjadi yang terdepan menyuarakan pengusutan dugaan korupsi di PT Pelindo II. Dia menuding Dirut PT Pelindo II RJ Lino terlibat dugaan korupsi dalam perpanjangan konsesi dengan perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH).

Tidak hanya itu, mantan aktivis mahasiswa 1998 tersebut juga menyebut keterkaitan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Lino. Bahkan, Masinton menuding ada gratifikasi dari Lino ke Rini yang membuat posisi penguasa di Tanjung Priok itu aman.

Atas dugaan itu, Masinton yang kini duduk sebagai anggota Komisi III DPR melaporkannya ke KPK. Namun, Rini mengaku santai dengan laporan tersebut.

"Ha-ha-ha. Saya ketawa saja," kata Rini santai, usai membuka CFO BUMN Forum di Jakarta, Selasa (22/9).

Tidak ada penjelasan mendalam dari Rini perihal laporan kepada KPK itu. Dia berjanji bakal memberikan tanggapan resmi tentang masalah ini melalui rilis dari kementeriannya. "Biar kementerian yang kasih press rilis saja," ungkapnya.

Berikut tudingan Masinton bahwa RJ Lino dan Rini terlibat korupsi:

2 dari 5 halaman

Masinton siap buktikan Menteri Rini terima suap dari RJ Lino

buktikan menteri rini terima suap dari rj lino rev1Masinton Pasaribu laporkan RJ Lino ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengaku bingung dengan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang seolah tak tahu adanya penyerahan sejumlah uang dari Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino kepadanya. Menurut Masinton, pengakuan Rini itu bentuk alibi seorang koruptor yang tak mengakui perbuatannya.

"Rini bilang enggak pernah tempati rumah dinas? Itu sama saja sebuah alibi ya, sama seperti seorang koruptor yang tiba-tiba sakit dan pura-pura tidak mengakui," kata Masinton ditemui di ruang Komisi I DPR, Selasa (6/10).

Masinton ngotot memiliki bukti penyerahan sejumlah uang dari Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino kepada Menteri BUMN Rini Soemarno yang diperkirakan mencapai Rp 200 juta.

"Yang jelas ada nota dinas dari Pelindo II yang menginstruksikan untuk membeli perabotan rumah dinas kepada Menteri BUMN," ujarnya.

Menurut politikus PDIP ini, penyerahan sejumlah uang dan barang itu masih ke ranah pribadi dan bukan diperuntukkan penyelenggara negara. Sehingga dia menilai hal itu masuk dalam gratifikasi.

"Menteri BUMN ada subjek hukumnya orang bukan kementerian dan itu memenuhi unsur pelanggaran hukum tentang gratifikasi dan suap yang diatur dalam Pasal 5 Junto Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," tuturnya.

"Nanti kita buktikan," tandasnya.

Sementara itu, ditemui usai melakukan rapat dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku siap diperiksa KPK terkait tuduhan tersebut. Rini menegaskan tak tahu mengenai pemberian uang dan barang yang dilakukan Dirut PT Pelindo II RJ Lino.

"Uang apa? Tidak ada penyerahan uang Rp 200 juta. Anda dapat dari mana itu?" ujar Rini di Komisi VI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

3 dari 5 halaman

Masinton minta KPK periksa Lino & Rini sebelum barang bukti hilang

kpk periksa lino rini sebelum barang bukti hilang rev1Masinton lengkapi berkas di Bareskrim. ©2015 Merdeka.com

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu meminta agar KPK segera mungkin panggil dan memeriksa Dirut Pelindo II RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dugaan gratifikasi. Pemeriksaan dilakukan agar barang bukti tak hilang.

"Sekarang ada upaya menghilangkan beberapa barang itu," tuduh Masinton di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/9).

Masinton menjelaskan hal yang perlu diungkap itu adalah motifnya, seperti mengenai pengiriman barang ke rumah seseorang.

"Mengenai pengiriman barang, kalau tanpa ada pembicaraan awal itu mah bohong. Di bilang itu buat rumah itu kan alibi, bisa aja seribu satu alasan. Makanya kita minta supaya mereka segera dipanggil," paparnya.

Selain rumah, Masinton memaparkan pula beberapa barang bukti lainnya seperti surat dinas yang dibilang dicuri serta penempelan atribut inventaris di perabotan-perabotan yang dikirimkan.

"Ini kan sama aja kaya orang naroh duit di dompet orang lain, dan setelah ketahuan cuma bilang, 'oh iya dia (dompet) diisiin'," tutupnya.

4 dari 5 halaman

Menteri Rini tantang ungkap indikasi suap Rp 200 juta dari RJ Lino

tantang ungkap indikasi suap rpMenteri BUMN Rini Soemarno. ©2014 Merdeka.com

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mempertanyakan tuduhan mengenai indikasi adanya penyerahan sejumlah uang dari Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino. Uang yang disinyalir diserahkan oleh RJ Lino kepada Rini mencapai angka Rp 200 juta.

"Uang apa? Tidak ada penyerahan uang Rp 200 juta. Anda dapat dari mana itu?" ujar Rini di Komisi VI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Menteri Rini mempersilakan kepada siapa pun yang berwenang untuk memeriksa dan membuktikan tuduhan tersebut. Termasuk Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Silakan Komisi III DPR betul-betul melakukan pembuktian. Saya ikuti hukumnya apa. Saya tidak pernah terima, tidak pernah terima mebel. Silakan saja diproses. (Kalau diperiksa KPK?) Silakan, tidak ada masalah," tutur Rini.

Dia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang tersebut. Oleh karena itu, Menteri Rini mengatakan, tidak ada proses pengembalian yang perlu dia lakukan.

"Saya sendiri tidak pernah pegang, kok, gitu loh. Persoalannya adalah saya tidak pernah tahu, tidak pernah pegang itu barang. Lebih lagi itu uang. Uang mana? Uang apa? Buktinya apa? Itu saja," tegas Rini.

Terkait rumah dinas yang sampai saat ini tidak ditempati oleh Menteri Rini, dia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menempati rumah dinas tersebut. Hal ini sudah dia sampaikan kepada Kementerian BUMN.

Menteri Rini mempersilakan rumah dinas tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan Ikatan Istri Pemimpin BUMN agar tetap bermanfaat.

"Harap manfaatkanlah jangan sampai mubazir. Oleh karena itu, rumah dinas itu dimanfaatkan oleh ikatan istri-istri pimpinan BUMN. Itu dasarnya," tutup Rini.

5 dari 5 halaman

RJ Lino adukan balik Masinton ke Bareskrim Polri

adukan balik masinton ke bareskrim polri rev1Dirut Pelindo II RJ Lino. ©Courtesy by Youtube

Dirut Pelindo II RJ Lino melaporkan politisi PDIP Masinton Pasaribu dan Serikat Pekerja JICT atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Masinton dan JICT melaporkan RJ Lino ke KPK atas tuduhan gratifikasi terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Kasus Masinton Pasaribu jadi begini, beliau anggota dewan. Jadi setiap orang WNA WNI berhak lapor ke penegak hukum, saya tidak salahkan siapa pun namun dengan laporan tidak benar itu mengakibatkan pencemaran nama baik," ujar kuasa hukum RJ Lino Friedrich Yunandi di kantornya di Jalan Melawai Raya No 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).

Masinton dilaporkan pada tertanggal 23 September atas nama pelapor Kabunang Rudiyanto Hunga, dengan nomor laporan LP/1116/IX/2015 di mana diduga Tindak Pidana memberikan keterangan pada media tentang pemberitaan gratifikasi kepada Menteri BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 220 KUHP.

"Kita mengadu atas dugaan pidana. Ada 11 orang yang kita laporkan. Silakan Bareskrim secepatnya melakukan penyelidikan dan penyidikan," lanjut Friedrich.

Menurut Friedrich, apa yang dilaporkan anggota komisi III ke KPK tersebut merupakan yang tidak benar dan tak mengerti soal gratifikasi tersebut.

"Dalam hal ini saudara M (Masinton) nyatakan terjadi gratifikasi Rini Soemarno. Ia tak ngerti gratifikasi. Gratifikasi itu untuk suatu pribadi, sedangkan beliau (RJ Lino) sendiri katakan peminjaman furniture di rumah dinas BUMN. Kalau rumah dinas dan bentuk peminjaman itu bukan gratifikasi," tegas dia.

[tyo]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini