Tren Persepsi Publik Soal Korupsi di Pemerintahan Jokowi versi Survei LSI
Merdeka.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil survei nasional terkait persepsi publik terhadap korupsi. Hasilnya, ada tren penurunan tiap tahunnya di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, secara umum populasi sampel survei tersebut mayoritas masih menganggap tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia meningkat. Namun jumlahnya berbeda di tiap tahunnya.
"Masyarakat menilai mengalami peningkatan dengan 52 persen, yang menilai menurun 21 persen, dan tidak mengalami perubahan 24 persen," tutur Burhanuddin dalam acara diskusi 'Tren Persepsi Publik Tentang Korupsi di Indonesia' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
Hanya saja, angka peningkatan itu menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tahun 2016 masyarakat menilai korupsi di pemerintahan mengalami peningkatan sebesar 70 persen, tahun 2017 sebesar 55 persen, dan 2018 sebanyak 52 persen.
"Meski yang mengatakan meningkat masih mayoritas, tapi trennya menurun dari dua tahun lalu," jelas dia.
Sementara untuk penilaian kinerja di pemerintahan Jokowi, publik menilai dalam setahun terakhir ini infrastruktur dan pelayanan masyarakat berjalan semakin baik. Seperti di antaranya pembangunan jalan sebesar 72 persen, pelayanan kesehatan 66 persen, dan membangun pembangkit listrik 59 persen.
"Akan tetapi, dalam langkah mencegah korupsi dan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi masih perlu ditingkatkan. Masih di bawah 50 persen dengan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi 44 persen dan mencegah korupsi 43 persen," Burhanuddin menandaskan.
Survei ini dilakukan pada 8 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2018. Populasinya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 19 tahun ke atas.
Jumlah sampel sebanyak 2 ribu responden diambil secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei tersebut sebesar 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka. Tren dalam rilis diperoleh dari hasil survei nasional 2016 dan 2017 yang diselenggarakan juga oleh lembaga lain seperti CSIS (2016) dan Polling Center (2017).
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei LSI Ungkap 76,2 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Ada 2 Alasan Kuat
76,2 persen publik puas dengan kinerja Jokowi. 14,1 persen di antaranya merasa sangat puas.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara
Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: 66% Pemilih Jokowi di 2019 Dukung Prabowo di 2024
Loyalis Jokowi juga malah lebih banyak memilih untuk mendukung paslon nomor urut satu Anies-Muhaimin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Survei Temukan Fakta: Jokowi Efek Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas PSI, Ini Penyebabnya
80 persen pemilih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos
Masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: Kepuasan Atas Kinerja Presiden Jokowi Capai 80 Persen
Burhanuddin menyebutkan, kepuasan terhadap kinerja Presiden mayoritas tercatat di tiap segmen demografi warga dan setiap wilayah.
Baca SelengkapnyaTKN Respons Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kembali Merosot
Survei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: 78,8 Persen Publik Percaya KPU Soal Hasil Pemilu 2024
Survei LSI dilaksanakan pada 7 April hingga 9 April 2024
Baca SelengkapnyaHasil Survei Ungkap Banyak Publik Suka PDIP karena Figur Jokowi bukan Megawati
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat pengaruh figur Jokowi dan Megawati dalam mempengaruhi pillihan publik ke PDIP
Baca Selengkapnya