Transparansi anggaran, KPK ingin DKI Jakarta jadi contoh
Merdeka.com - KPK menginginkan agar Pemprov DKI Jakarta menjadi contoh atau role model bagi seluruh daerah di Indonesia dalam hal transparansi pengelolaan anggaran. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota, Rabu (4/10).
"DKI Jakarta harus jadi role model atau contoh yang baik untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini," jelasnya.
Dalam pemberantasan korupsi, hal terpenting ialah transparansi. Dimana masyarakat bisa bebas mengakases penggunaan APBD sehingga mereka bisa mengetahui kemana saja pajak yang mereka bayarkan dibelanjakan.
"Tidak ada kata-kata pemberantasan korupsi kalau tidak dilakukan dengan transparan," tegasnya. Dengan adanya transparansi ini maka masyarakat juga bisa ikut mengontrol pemerintah.
"Anggaran dan dana ini seharusnya semua masyarakat mengetahui untuk apa sih dimanfaatkan. Ada enggak sesuatu yang dilakukan atau yang diambil untuk pribadi-pribadi," kata Basaria.
Pengelolaan keuangan daerah secara transparan ini bisa dilakukan dengan membuat sistem atau aplikasi elektronik baik dalam hal anggaran (e-budgeting) maupun perencanaan (e-planning).
"E-budgeting, e-planning harus terintegrasi sehingga masyarakat atau kita sendiri bisa melihat, mengevaluasi ada hal yang menyimpang atau enggak, yang berubah dari sesuatu yang kita rencanakan," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang
Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca SelengkapnyaKPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Periksa Anggota DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning Terkait Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Ribka akan diperiksa di Gedung Merah Putih. Saat ini, Ribka sudah hadir.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Dicecar 10 Pertanyaan Terkait Dugaan Korupsi SYL
Arief Prasetyo Adi keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 Wib
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya