Merdeka.com - Kota Medan masih menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Sejumlah kalangan menilai tahapan pilkada langsung di daerah ini sebaiknya ditunda.

Sejumlah warga yang bergabung dalam Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut bahkan menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan agar menunda pelaksanaan pilkada. Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (16/9).

"Apa yang kita lakukan hari ini menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan. Ini adalah langkah lanjutan dari sejak 3 bulan yang lalu Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut sudah memperhatikan dengan baik bahwa pilkada kali ini adalah pilkada horor," kata Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut, Tumpal Panggabean.

Dia memaparkan, kondisi Kota Medan belum kondusif untuk pelaksanaan pilkada langsung. Kasus konfirmasi Covid-19 terus terjadi setiap hari. Jika pilkada langsung dipaksakan, mereka khawatir akan menjadi kluster baru penyebaran virus corona, sehingga membahayakan warga Kota Medan.

Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut pun melihat protokol kesehatan masih diabaikan pada tahapan pilkada yang sudah berlangsung. “Siapa yang bisa menggaransi semua bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Tidak satu pun calon yang mendaftar di Indonesia ini yang menjalankan protokol kesehatan dengan baik, termasuk di Kota Medan. Yang ada adalah membawa massa di mana-mana," jelas Tumpal.

Menurut Tumpal, pilkada dapat dilaksanakan jika Kota Medan sudah menjadi zona hijau Covid-19. Artinya, pandemi harus dapat dikendalikan sebelum pelaksanaan pesta demokrasi itu. "Tetapi ketika zona merah, kita meminta kepada stakeholder terkait, pemerintah, KPU, Bawaslu untuk menunda pilkada Kota Medan sampai betul-betul aman," cetusnya.

Koordinator tim advokasi hukum GNPF-Ulama Sumut, Raja M Harahap, menyebut gugatan diajukan 10 warga yang lahir dan besar di Kota Medan. "Gugatan ini dilakukan berdasarkan prosedur class action, sehingga kepentingan penggugat sudah mewakili hak-hak masyarakat lainnya," sebut Raja.