Merdeka.com - Puluhan aktivis mahasiswa menggelar aksi di gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (27/7). Mereka menolak hak angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) oleh panitia khusus (Pansus) DPR RI, yang dinilai cacat hukum.

"KPK sudah diikat. Terikat oleh hak angket. Ini kondisi genting. Kita sudah menyatakan sikap anti-korupsi, tapi mereka diikat dengan hak angket. Kerja KPK bakal dibatasi. Ini mekanisme yang zalim. Maka ini kita tolak kawan-kawan," teriak Rifki, mahasiswa Universitas Brawijaya dalam orasinya.

Mereka yang menggelar aksi 'Jatim Bergerak' ini berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Universitas Brawijaya (UB) Malang dan beberapa universitas lain di Jawa Timur.

Selain berorasi, para demonstran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Jawa Timur ini juga menggelar teatrikal sebagai simbol terbelenggunya KPK dengan hak angket.

Demo tolak hak angket KPK di DPRD Jawa Timur ©2017 merdeka.com/moch andriansyah

Korlap Aksi, Rifqi Syadid dari UB Malang mengatakan, hak angket KPK yang dilakukan Pansus DPR RI ini cacat hukum dan menciderai demokrasi.

"Merujuk Pasal 279 Peraturan DPR RI Nomor 1/2014 tentang tata tertib, pengambilan keputusan harus 50 persen plus 1. Kenyataannya, sidang langsung digelar meski tidak kuorum. Ini menyalahi prosedur," terangnya.

Sehingga, Rifqi menegaskan, hak angket KPK cacat hukum. "Sementara beberapa nama anggota DPR masuk dalam kasus korupsi e-KTP, dan beberapa nama di antara mereka bagian dari Pansus Hak Angket KPK," jelasnya.

Demo tolak hak angket KPK di DPRD Jawa Timur ©2017 merdeka.com/moch andriansyah

Gedung DPRD Jawa Timur kosong

Selain menggelar aksi tolak hak angket KPK, para mahasiswa juga ingin menemui anggota DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasinya. Sayang, tak satupun anggota dewan berada di tempat.

"Lihatlah kawan-kawan, di gedung rakyat itu, tak satupun anggota dewan berada di tempat. Saat rakyat butuh, mereka 'lari'," kecam salah satu orator aksi sembari menunjuk gedung dewan.

Ketika beberapa perwakilan mahasiswa masuk ke gedung dewan, mereka hanya ditemui beberapa sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Jawa Timur, dan menginformasikan, bahwa sejak Rabu (26/7) kemarin, semua anggota dewan tidak berada di kantor.

Beberapa Sekwan ini menyebut, lima komisi di DPRD Jawa Timur tengah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jakarta. Mereka mempersilahkan para mahasiswa kembali datang pada hari Senin pekan depan.

"Ndak ada orang. Semuanya. Ada lima komisi semuanya tidak ada di kantor sejak kemarin. Ada yang kunker, ada yang melakukan konsultasi. Kabarnya mereka ke NTB, ada juga yang ke Jakarta," terang salah satu Sekwan DPRD Jawa Timur.