Tolak gugatan hak angket, MK tegaskan tak bertujuan lemahkan KPK

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi menampik anggapan melakukan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional lembaga DPR.

Juru Bicara MK Fajar Laksono, mengatakan tidak sekalipun MK berniat melemahkan KPK menolak gugatan atas hak angket. Sebab Hak Angket KPK membatasi pada bagian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Termasuk setiap proses sampai hasil tiga kewenangan tersebut.

"Mahkamah menguatkan lembaga KPK, karena meskipun menjadi obyek hak angket DPR, akan tetapi hak angket dibatasi bukan pada tugas dan kewenangan yudisial KPK, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," ujar Fajar saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

Dalam putusan ini, lanjut Fajar, ditegaskan bahwa hubungan kelembagaan KPK dan DPR konstitusional. Fajar melanjutkan, Mahkamah Konstitusi tetap mengukuhkan KPK sebagai lembaga independen. Meski dengan status tersebut, KPK tetap bisa menjadi objek angket lantaran bekerja di ranah eksekutif.

"Dalam Pendapat Mahkamah justru ditegaskan berkali-kali mengenai KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, walaupun tidak boleh dimaknai tidak tercakup dalam pengawasan, dalam hal ini oleh DPR sebagai wakil rakyat," jelasnya.

Fajar menambahkan, yang bisa menjadi objek angket adalah tiga hal di luar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. DPR hanya bisa melakukan di tiga hal itu. Semisal masalah manajemen SDM, manajemen keuangan, dan semacamnya.

"Di luar itu bisnis proses di KPK di luar ketiga itu, misalnya mengenai SDM, manajemen penanganan perkara, SOP penyadapan dan seterusnya, yang kemudian dikatakan oleh MK itu yang bisa diangket oleh DPR," ucapnya.