Merdeka > News

Tolak gugatan hak angket, MK tegaskan tak bertujuan lemahkan KPK

Kamis, 15 Februari 2018 15:11 Reporter : Ahda Bayhaqi
Tolak gugatan hak angket, MK tegaskan tak bertujuan lemahkan KPK Gedung Mahkamah Konstitusi. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi menampik anggapan melakukan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional lembaga DPR.

Juru Bicara MK Fajar Laksono, mengatakan tidak sekalipun MK berniat melemahkan KPK menolak gugatan atas hak angket. Sebab Hak Angket KPK membatasi pada bagian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Termasuk setiap proses sampai hasil tiga kewenangan tersebut.

"Mahkamah menguatkan lembaga KPK, karena meskipun menjadi obyek hak angket DPR, akan tetapi hak angket dibatasi bukan pada tugas dan kewenangan yudisial KPK, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," ujar Fajar saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

Dalam putusan ini, lanjut Fajar, ditegaskan bahwa hubungan kelembagaan KPK dan DPR konstitusional. Fajar melanjutkan, Mahkamah Konstitusi tetap mengukuhkan KPK sebagai lembaga independen. Meski dengan status tersebut, KPK tetap bisa menjadi objek angket lantaran bekerja di ranah eksekutif.

"Dalam Pendapat Mahkamah justru ditegaskan berkali-kali mengenai KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, walaupun tidak boleh dimaknai tidak tercakup dalam pengawasan, dalam hal ini oleh DPR sebagai wakil rakyat," jelasnya.

Fajar menambahkan, yang bisa menjadi objek angket adalah tiga hal di luar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. DPR hanya bisa melakukan di tiga hal itu. Semisal masalah manajemen SDM, manajemen keuangan, dan semacamnya.

"Di luar itu bisnis proses di KPK di luar ketiga itu, misalnya mengenai SDM, manajemen penanganan perkara, SOP penyadapan dan seterusnya, yang kemudian dikatakan oleh MK itu yang bisa diangket oleh DPR," ucapnya. [noe]

Baca juga:
Jubir MK sebut 6 hakim sepakat KPK masuk ranah eksekutif
DPR dan MK dinilai bertanggungjawab atas pengangkatan Arief Hidayat
Fahri Hamzah mempersilakan pihak yang tak setuju UU MD3 gugat ke MK
Pesimis gugat UU MD3 selama MK masih dipimpin Arief Hidayat

Ini rekomendasi akhir Pansus Angket KPK
Ini rekomendasi akhir Pansus Angket KPK
KPK tak sepakat dengan sebagian rekomendasi Pansus Angket
KPK tak sepakat dengan sebagian rekomendasi Pansus Angket
Bacakan rekomendasi, Pansus ingatkan KPK tak main-main dengan penegakan hukum
Bacakan rekomendasi, Pansus ingatkan KPK tak main-main dengan penegakan hukum
Dibacakan hari ini, rekomendasi Pansus angket KPK dipastikan tak ada perubahan
Dibacakan hari ini, rekomendasi Pansus angket KPK dipastikan tak ada perubahan
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. DPR Angket KPK
  3. Pansus Angket KPK
  4. Mahkamah Konstitusi
  5. KPK
  6. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Pemerintah Tetapkan IdulAdha 1443 Hijriah Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022
image

Semua Mobil Pelat Hitam Bakal Dilarang Gunakan Solar Subsidi, Kecuali Bak Terbuka
image

Ini Cara Ubah Nama Jalan dalam Paspor, Dijamin Gratis
image

Penjelasan Lengkap Dirjen PHU soal Kuota Tambahan dari Saudi Belum Dieksekusi

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi