Merdeka.com - Rumahnya hendak digusur PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops 8, Surabaya, Jawa Timur, sekitar 800-an lebih, warga Kota Pahlawan mulai dari Kalimas Baru hingga Sidotopo menggelar aksi protes di Balai kota Surabaya.

Mereka datang dengan membawa truk dan bemo menuju balai kota. Akibat dari aksi warga ini, sempat terjadi kemacetan di tengah kota. Di Balai Kota, para pengunjuk rasa langsung membentangkan spanduk berisi penolakan atas penggusuran serta melakukan orasi secara bergantian.

Dalam aksinya mereka menyampaikan aspirasinya ke anggota dewan dan pejabat Pemkot Surabaya, terkait sengketa lahan warga yang akan digusur PT KAI. Mereka juga berharap ada pernyataan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tidak pernah muncul selama ada isu penggusuruan bangunan di pinggir rel kereta.

"Kita ini sudah lama menempati rumah di pinggiran rel. Dan tidak pernah ada kendala atau bahaya. Kok tiba-tiba sekarang mau digusur. Mana pemerintah kok tidak ada pembelaan untuk rakyat kecil yang ditindas PT Kereta Api," teriak Samsuri, salah satu orator.

Sayangnya, meski menanti kemunculan Risma agar memberi statemen pembelaan terhadap warga, orang nomor satu di Surabaya ini tak kunjung menampakkan batang hidungnya.

Aksi protes secara besar-besaran warga ini, tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 30-45 menit. Namun, karena jumlah yang cukup besar, aksi ini sempat membuat jalanan di sekitar Balai Kota macet total. Aksi ini, juga dijaga ketat oleh ratusan aparat kepolisian dan memasang kawat berduri sebagai pembatas.

Meski aksi berjalan kondusif, ratusan warga ini juga sempat melampiaskan kekesalannya dengan melempari balai kota dengan air kencing yang dikemas dalam botol air mineral. Aksi ini dilakukan, karena sang wali kota yang diharapkan akan membela warga tak kunjung menemui para demonstran.

"Ditemui atau tidak, kami seluruh warga tepi kiri dan kanan rel kereta di Surabaya, tetap menolak rencana penggusuran yang dilakukan PT Kereta Api. Sekarang atau nanti, sikap kami jelas dan tidak akan berubah, yaitu tolak penggusuran," kata juru bicara warga, Sugeng Wibowo.

Menurut Sugeng, selama 20 tahun warga menempati kawasan di sekitar rel kereta api, namun secara tiba-tiba PT KAI Daop 8 melayangkan pemberitahuan terkait akan dilaksanakannya penggusuran tersebut. "Kami meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut rencana itu. Selain menelantarkan rakyat, rencana PT KAI ini juga tidak sesuai dengan aturan," tegas Sugeng.

Oleh karena itu, lanjut dia, warga tepi rel memilih untuk mendatangi balai kota untuk mendapat penjelasan terkait rencana pembongkaran tersebut. "Namun, wali kota yang kami harapkan bisa memecahkan masalah ini, tak mau menemui kami," pungkas dia.