Tokoh 212 Tak Masuk Kepengurusan, Komisi VIII Sebut MUI Bukan Organisasi Politik
Merdeka.com - Nama Din Syamsuddin dan tokoh 212 tak lagi masuk pengurus MUI periode 2020-2025. Sejumlah tokoh 212 itu ada adalah Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menilai, MUI bukan organisasi politik. Sehingga wajar nama-nama yang kerap kritis terhadap pemerintah tak masuk dalam pengurus.
"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik. MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat," ujar Ace kepada wartawan, Jumat (27/11).
Ace mengucapkan selamat atas terselenggaranya Munas MUI. Dia mengatakan, Munas MUI menunjukkan karakteristik sebagai organisasi keulamaan yang sejuk dan damai. Tidak ada ribut-ribut yang tidak perlu.
Politikus Golkar ini berharap pengurus baru menjadikan MUI wadah ulama, kiai, cendikiawan muslim sebagai pelayan umat.
"Tentu kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, Kyai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan," kata Ace.
"Selain itu, sebagaimana tema dalam Munasnya bahwa MUI terus mengedepankan washatiyatul Islam atau Islam moderat. Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah," sambungnya.
Ace mengatakan, MUI yang kini dipimpin Miftahul Akhyar akan menjadi mitra konstruksi bagi pemerintah demi kemajuan umat.
"MUI yang kini dipimpin oleh Romo Kyai Miftahul Akhyar, Rois Aam Syuriah PBNU, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah untuk kemajuan umat di Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, Tim formatur Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-10 menunjuk KH Miftachul Akhyar menjadi ketua umum MUI periode 2020-2025 mengganti KH Ma’ruf Amin. Tim formatur Munas MUI ke-10 yang terdiri dari 17 orang menggelar pertemuan tertutup juga menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di struktur kepengurusan MUI.
Ketum MUI yang baru Miftachul Akhyar adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sementara itu, sejumlah nama juga mengisi posisi lainnya seperti Amirsyah Tambunan (mewakili Muhammadiyah) yang ditetapkan sebagai sekretaris jenderal MUI menggantikan Anwar Abbas (Muhammadiyah) yang kini menjadi wakil ketua umum MUI.
Untuk posisi wakil ketua umum MUI kini diisi tiga orang di mana pada periode sebelumnya dua nama mewakili Muhammadiyah dan NU. Tiga nama waketum baru itu di antaranya KH Marsyudi Suhud (NU), Anwar Abbas (Muhammadiyah) dan Basri Bermanda (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
Adapun KH Ma’ruf ditunjuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI mengganti Din Syamsuddin. Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas ke-10 MUI menghasilkan empat fatwa soal haji dan satu fatwa terkait human deploit cell.
Sementara untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika
Hal itu diketahui Dudung setelah menanyakan ke sejumlah kampus seperti UGM yang tidak semua guru besarnya mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.
Baca SelengkapnyaMengenal Sosok Gus Kikin, Cucu Pendiri NU yang Kini Jadi Ketua PWNU Jatim
Penunjukan Gus Kikin sebagai nahkoda baru PWNU Jawa Timur itu diputuskan dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca SelengkapnyaAHY Masuk Kabinet, Demokrat dan PDIP Akhirnya Satu Gerbong di Pemerintahan
Hubungan Demokrat dan PDIP sebelum Pemilu 2024 sempat cair.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Sindir Pencopotan Ketua PWNU Jatim: Pengurus PBNU PNS Saja
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menilai pencopotan KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur merugikan PBNU.
Baca SelengkapnyaKH Marzuki Mustamar Dicopot dari Posisi Ketua PWNU Jatim, PBNU: Tidak Terkait Pilpres
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencopot KH Marzuki Mustamar dari posisi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaSuciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaMAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang
"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca Selengkapnya