Merdeka.com - Pasca dibebaskannya wakil ketua KPK Bambang Widjojanto , banyak pihak yang khawatir akan adanya penggeledahan yang berlebihan dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Untuk mengantisipasi hal itu, ketua KPK Abraham Samad, meminta Panglima TNI Jendral Moeldoko untuk bantu back up pengamanan KPK.

Pengacara kondang Todung Mulya Lubis mengatakan, polemik antara KPK dan Polri memunculkan banyak informasi yang simpang siur. Dia menambahkan, pasca penangkapan BW yang dilakukan penyidik Polri, ada kabar bahwa pihak Polisi akan melakukan penggeledahan paksa di gedung KPK.

"Karena memang banyak sekali informasi yang simpang siur terhadap KPK, itu yang saya dengar. Jadi katanya akan ada penggeledahan yang dilakukan bareskrim, di lingkungan KPK juga jadi ada banyak sekali orang-orang yang dicurigai," ujar Advokat yang aktif membela KPK ini saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (22/1) malam.

Todung menilai, langkah Abraham Samad meminta bantuan terhadap Panglima TNI adalah sah-sah saja. Menurutnya dengan adanya perbantuan pengamanan dari TNI maka bisa ada penengah untuk menghindarinya adanya gesekan yang tidak diinginkan.

"Saya tahu memang seharusnya pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisan. Tapi kan kita tahu masalah sekarang ini tidak menguntungkan bagi KPK. Mungkin saja saat penggeledahan polisi nanti tidak menyiapkan bantuan pengamanan. Jadi TNI adalah merupakan opsi lain," jelasnya.

Dia berharap meskipun ada permasalahan antara Mabes Polri dan KPK, pihak kepolisian seharusnya bisa melakukan tugasnya secara profesional tanpa melihat adanya perseteruan di tingkat atasan.

"Memang ketegangan antara KPK dan pihak Kepolisian telah membuat siapapun merasa khawatir dan tidak aman. Tapi terlepas ada konflik dengan KPK, polisi yang mengamankan saya rasa harus profesional," tandasnya.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjend Fuad Basya mengatakan TNI telah diterjunkan untuk mengawal konflik antara dua institusi negara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Polri.

"Kan ada petunjuk presiden kepada pimpinan KPK dan Kapolri bahwa jangan sampai ada gesekan antara dua institusi. Kalau intitusi sipil yang terlibat itu kan Polri yang mengamankan. Tapi karena ini permasalahan Polri dan KPK, Polri terlibat, maka panglima TNI merasa punya kewajiban mengamankan," kata Fuad Basya, saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (24/01).

Fuad menjelaskan, sejak kemarin personel TNI sudah diterjunkan untuk mengawal konflik dua institusi penegak hukum tersebut. Di antaranya Kopassus dan intelijen. "Ya, Kopassus kita siagakan, ada intelijen juga. Intinya ini untuk menjaga internal," ujarnya.

Pengawalan konflik antara KPK vs Polri yang dilakukan TNI ini, dia melanjutkan, sesuai dengan tugas-tugas TNI misalnya membantu tugas presiden, melindungi wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Bisa dibayangkan kalau memang benar ada gesekan antara KPK vs Polri.