TNI Sebut RUU Kamnas Penting Agar Tak Gagap Lawan Corona

Kamis, 30 April 2020 11:02 Reporter : Nur Habibie
TNI Sebut RUU Kamnas Penting Agar Tak Gagap Lawan Corona Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi. ©2020 Liputan6.com/Ady Anugrahadi

Merdeka.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendorong agar pemerintah dan DPR segera sahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). RUU ini dianggap penting sebagai regulasi dalam menangani ancaman nasional seperti yang terjadi di tengah pandemi virus Corona alias Covid-19.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mendengar, dalam periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), RUU Kamnas akan menjadi prioritas. Namun hingga kini belum ada informasi beleid tersebut masuk ke dalam Prolegnas 2020.

Dia yakin, apabila ada UU Kamnas, pemerintah tidak gagap menghadapi pandemi. Para pihak yang berwenang menangani Covid-19 sudah diatur dalam beleid tersebut.

“Jadi kalau begini kan pemerintah enggak tergagap-gagap, kalau ada masalah seperti ini tidak terlambat,” jelas Sisriadi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).

Berikut wawancara merdeka.com dengan Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi perihal RUU Kamnas:

Virus Corona, menjadi ancaman Keamanan Nasional, perlu regulasi yang mengatur?

Sekarang ini kita kan tidak punya yang namanya sistem keamanan nasional. Ketika kita bicara keamanan, itu tidak bicara kriminal saja. Keamanan itu ada yang namanya keamanan individu termasuk kesehatan, lingkungan, itu kan keamanan. Jadi keamanan itu mencakup seluruh aspek kehidupan negara. Jadi sekarang ini kan masalah biologi, biologi juga kan mengancam individu kan, makanya kita sebut sebagai ancaman. Ancaman keamanan nasional, pertahanan juga sebagai ancaman nasional, kemudian Kamtibmas juga bagian dari keamanan nasional. Kita menggunakan istilah keamanan ini untuk yang holistik, jadi bukan bicara masalah kriminal saja.

Sekarang kan belum ada aturan itu, selama 5 tahun sebelum pemerintahan Pak Jokowi, ketika zamannya Pak SBY itu kita terus menggodok yang namanya RUU Keamanan Nasional. Sebenarnya ini yang kita inginkan kalau ada masalah seperti ini (Covid-19), ini undang-undang ini yang bermain. Jadi siapa melakukan apa sudah jelas, siapa yang menjadi leading sector dalam kondisi seperti ini, leading sector jelas harus Kementerian Kesehatan.

Kita yang lain ikut membantu, itu yang namanya keamanan nasional sistem holistik itu. Jadi bukan keamanan nasional kriminalitas, bukan itu saja, itu bagian dari keamanan nasional. Termasuk pertahanan negara itu juga bagian keamanan nasional, kesehatan, keamanan ekonomi, kalau terjadi misalnya inflasi yang tinggi, itu juga keamanan nasional bidang ekonomi.

1 dari 2 halaman

Keamanan nasional yang holistik maksudnya?

Dalam sistem keamanan nasional yang kita bahas beberapa tahun lalu di DPR itu, kita menganut keamanan nasional holistik. Itu terbagi menjadi keamanan individu, keamanan publik sama keamanan negara. Keamanan individu itu ya kesehatannya, kemudian masalah kesejahteraannya. Terus keamanan publik itu yang ditangani Polri, keamanan Kamtibmas, masalah penegakan hukum, itulah yang disebut pertahanan. Jadi seperti pengamanan kedaulatan negara di perbatasan, itu namanya keamanan negara. Jadi ada tiga aspek dalam keamanan nasional. Keamanan individu itu ya macam-macam itu termasuk lingkungan hidup, termasuk sistem pengamanan budaya, itu menjadi bagian (keamanan nasional).

Setelah pergantian SBY ke Jokowi belum ada pembicaraan lagi?

Tapi saya dengar waktu itu, cuma saya belum konfirmasi, mungkin bisa dikonfirmasi tanya ke DPR ya. Katanya itu masuk di dalam di pemerintahan Pak Jokowi yang periode dua ini, DPR sudah masukan RUU Kamnas, pembahasan RUU Kamnas dalam legislasi nasional. Dalam agenda pembahasan legislasi nasional, cuma saya belum begitu tahu persis. Awal beliau DPR dilantik lagi gitu, habis pemilu kan DPR dilantik. Saya baca dikoran mana, akan menjadi agenda pembahasan legislasi nasional, cuma saya belum tahu sampai dimana.

Waktu itu kan pergantian kepemimpinan nasional kan, terus dari Pak SBY ke Pak Jokowi yang pertama itu tidak ada pembahasan, artinya dihentikan pembahasan di DPR. Waktu Pak SBY menarik kembali surat atau usulan RUU Kamnas itu. Saya dengar waktu kemarin hasil pemilu itu, DPR akan mengagendakan dalam daftar (program) legislasi nasional, cuma sampai sekarang saya belum ngerti sampai mananya, mungkin bisa ditanyakan ke DPR.

2 dari 2 halaman

Sepengetahuan Bapak, terakhir pembahasan sampai mana?

Jadi kalau begini kan pemerintah enggak tergagap-gagap, kalau ada masalah seperti ini tidak terlambat. Ketika sistem keamanan nasional itu berlaku, maka sudah ketahuan kalau ancaman terhadap pandemi kesehatan, siapa yang langsung bermain, terus langsung dia jadi pemimpinnya, yang lain jadi mengikuti.

Berarti enggak dadakan seperti pembentukan gugus tugas?

Iya, itu kalau ada UU Keamanan Nasional itu tidak terdadak-dadak seperti itu. Tetap dibentuk gugus tugas juga bisa sistemnya ya, cuma tidak terdadak gitu.

Intinya langsung kalau ada ancaman apa, bisa langsung ditangani?

Iya, siapa mengerjakan apa langsung, yang lain langsung membantu

Pemerintah harus mendorong lagi DPR segera bahas ini?

Iya, cuma kita, pemerintah enggak tahu siapa yang menangani untuk itu. Kalau dulu kementerian pertahanan sama waktu itu, karena digabung antara Komisi I dengan Komisi III itu jadi satu tim gabungan, jadi Komisi gabungan buat bahas itu.

Memang orang kalau bicara keamanan kan langsung berpikir kriminalitas, itu bagian kecil saja keamanan nasional, salah satunya itu. Tapi keamanan yang lebih umum termasuk keamanan kesehatan, keamanan masyarakat, biologis, termasuk keamanan negara. Jadi kalau ada sipadan legitan itu kan, itu tidak begitu saja dilepaskan oleh TNI, tapi unsur-unsur yang lain juga membantu, kementerian Luar Negeri.

Kita pernah membahas itu dengan konsep keamanan nasional yang holistik, yang meliputi keamanan individu, keamanan publik sama keamanan negara, itulah konsep semesta itu. [rnd]

Baca juga:
Corona Ancam Keamanan Nasional, TNI Dorong RUU Kamnas Segera Dibahas
Jenderal TNI Andika Sampai Nangis Pas Jenguk, Begini Kondisi Terbaru Sertu Rizka
Potret Haru Prajurit TNI Pamit ke Anak Istri karena Ditugaskan ke Perbatasan
Kolonel Ignatius Eko Djoko Dilantik Jadi Karo Humas Kemhan Gantikan Brigjen Totok
Perawat TNI: Lebih Berat Tugas di Wisma Atlet Ketimbang Dinas Militer

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini