Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap tantangan yang harus dihadapi menjelang Pemilu serentak 2024. Salah satunya indeks kerawanan pemilu (IKP).

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu soal IKP 2024, ada lima isu yang berkontribusi pada kerawanan. Di antaranya, polarisasi dinamika di masyarakat hingga beberapa provinsi yang baru saja dibentuk di Papua.

“Muaranya nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana yang harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian. Itu betul-betul dipersiapkan personel TNI Polri," jelas kata Sigit usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).

"Untuk betul-betul bisa menjaga agar tidak berkembang menjadi potensi-potensi yang tentu tidak kita harapkan," sambung dia.

Sigit menyatakan proses pengamanan ini tidak hanya dilakukan TNI-Polri. Namun juga bekerja sama dengan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemilu.

Dia juga mengatakan, penting bagi Polri dan TNI menjaga fondasi ekonomi memasuki tahun 2023. TNI dan Polri, kata dia, tidak hanya menjalankan tugas pokok di sektor keamanan tapi juga ekonomi. 

"Peran TNI Polri untuk mengawal hal-hal apa yang menjadi kebijakan pemerintah namun di sisi lain juga menjadi tugas pokok TNI Polri," kata Sigit.

Sigit menjelaskan tantangan memperkuat fondasi ekonomi ini perlu dijaga supaya posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh. Terlebih dunia diprediksi menghadapi banyak persoalan, seperti krisis sosial dan iklim.

"Di tahun 2023 ini di samping krisis global, masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai. Dan itu menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan, dan masalah energi yang nanti menimbulkan konflik ya," ucap Sigit.