Merdeka.com - Dilaporkannya salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan karena menyisipkan pesan pada warga penerima program Pemerintah Pusat untuk memilih pasangan calon nomor 1 Khofifah-Emil dalam Pilkada Jawa Timur dinilai mencederai kontestasi pesta demokrasi.

"Jelas ini mencederai pesta demokrasi. Ini merupakan presenden buruk dalam sejarah pesta demokrasi di Pilgub Jatim," ucap Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Sidoarjo, Heru Sastrawan, kepada merdeka.com, Rabu (25/4).

Apalagi, lanjut Heru, petugas pendamping PKH itu digaji oleh negara yang seharusnya tidak ada urusannya dukung mendukung di Pilgub Jatim, terlebih mengarahkan untuk mendukung salah satu calon kepada penerima PKH.

"Jelas kami mengecam keras penyelewengan ini. Ini sangat tidak beradab, kami menduga ini sengaja ada pengarahan terstruktur bergerak untuk itu," ucapnya dengan nada kesal.

Dugaan ada penggerakan itu, lanjutnya, sudah diindikasikan sejak jauh hari, sejak dirinya mengetahui adanya pendamping PKH memberikan penghargaan kepada Khofifah Indar Parawansa, sebagai 'Ibu PKH' yang digelar di salah satu Villa di Trawas, Mojokerto, Selasa (30/1) lalu.

Padahal, ujar dia, saat itu Khofifah sudah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial, untuk maju pada Pilgub Jatim. "Lha kami menduga sejak itu kan sudah ada petunjuk, sudah ada sinyal itu," ungkapnya.

Seharusnya, menurut Heru, pada saat itu pihak Bawaslu sudah mengidentifikasi indikasi-indikasi itu, meskipun Khofifah belum ditetapkan sebagai calon gubernur.

Ketua Taruna Merah Putih Sidoarjo, dalam jumpa pers di Kantor DPC PDIP Sidoarjo ©2018 Merdeka.com

"Seharusnya itu sudah menjadi peta rawan Bawaslu, untuk melakukan pengawasan melekat. Kalau sudah terungkap begini bagaimana, ini Bawaslu harus turun mengungkap, bukan main-main ini," ungkap dia.

Bukan hanya Bawaslu, Heru juga meminta Menteri Sosial Idrus Marham untuk mengevaluasi pendamping PKH. Sebab, Sembung dia, dugaan penyelewengan pendamping PKH untuk mengarahkan memilih nomor urut 1 sudah terungkap.

"Gak bisa main-main ini, apa Kemensos gak malu kalau ada petugas pendamping PKH seperti itu. Apalagi, mengunakan program pemerintah pusat untuk mengarahkan pemenangan nomor urut satu. Kami berharap agar dievaluasi semua perekrutan pendamping PKH yang lama," harapnya.

Meski demikian, Heru menghimbau agar penerima PKH di Jawa Timur supaya segera melapor kepada kepada Panwaslu bila ditemukan kembali pendamping PKH yang mengarahkan untuk memilih nomor urut satu.

"Kami meminta agar masyarakat tidak takut melapor karena itu tidak ada hubungannya dengan calon di Pilgub Jatim. Kami yakin penerima PKH di Jatim cerdas dan tidak bisa diintervensi apalagi diarahkan memilih nomor 1," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, pada kontestasi Pilgub Jatim diikuti dua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. KPU telah menetapkan pasangan Khofifah-Emil mendapat nomor urut 1. Sedangkan, Gus Ipul-Mbak Puti mendapat nomor urut dua.

Sebagaimana diberitakan, seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal ini karena dia kedapatan menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor 1 dalam Pilkada Jawa Timur.

Warga yang melaporkan itu bernama Kotamin. Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi. Seorang pendamping menyerahkan kartu PKH yang besarnya seperti kartu ATM.

Saat penyerahan itu, pendamping menyertakan stiker bergambar pasangan Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, nomor 1. Atas peristiwa itu, warga melaporkan ke Kantor Panwaslu Lamongan, Jalan Sunan Drajat, siang tadi.

(mdk/hhw)