Merdeka.com - Pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir mengalami tarik ulur. Setelah sebelumnya dinyatakan bakal bebas murni, Presiden Joko Widodo menegaskan Ba'asyir harus memenuhi syarat yaitu setia kepada NKRI.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding membantah Jokowi terkesan tidak tegas. Menurutnya, sikap yang diambil pemerintah adalah bentuk kehati-hatian mengambil kebijakan.

"Setiap pembebasan seseorang tentu ada prosedur dan mekanisme hukumnya. Jadi tentu harus dipelajari secara hati-hati," ujar Karding di Jakarta, Rabu (23/1).

Karding menyebut Jokowi perlu berhati-hati agar tidak ada aturan hukum yang ditabrak terkait pembebasan Ba'asyir. Meski penuh pertimbangan, menurutnya, pada dasarnya Jokowi setuju membebaskan Ba'asyir karena alasan kemanusiaan.

Senada, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menegaskan tak ada tawar menawar bagi Ba'asyir selain mengakui Pancasila dan NKRI jika ingin bebas.

"Pak Jokowi itu sudah jelas mengatakan sejak awal rencana pembebasan itu atas dasar kemanusiaan, artinya bisa bebas Ba'asyir. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi Ba'asyir soal kepatuhan kepada NKRI dan Pancasila," kata Arya.

Menurut politisi Perindo itu, Jokowi harus mematuhi aturan selaku presiden. Jika ada pengecualian dikhawatirkan terjadi preseden buruk ke depan. Arya pun tegas membantah ada nuansa politis dalam pembebasan Ba'asyir.

"Pak Jokowi tidak ingin ada preseden. Jadi Pak Jokowi itu setuju tidak ada masalah dengan pembebasan Ba'asyir. Tapi kalau sampai semua ada pengecualian berarti kita tidak patuh pada Pancasila," kata Arya.

Sebelumnya, Penasihat Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir, ada di tangan pemerintah. Tugas Yusril untuk melakukan lobi pembebasan Ba'asyir sudah usai. Yusril sudah melaksanakan tugas dari Jokowi untuk bertemu dengan Ba'asyir.

"Jadi kalau ada sekarang ada perubahan di internal pemerintah, kewenangan pemerintah, saya tidak menyalahkan Pak Presiden," ujar Yusril di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Rencana pembebasan Ba'asyir kini simpang siur. Awalnya, Yusril menyebut Presiden Joko Widodo bersedia membebaskan demi kemanusiaan. Namun, terakhir, Menko Polhukam Wiranto mengkaji kembali rencana pembebasan tersebut.

Bukan tanpa sebab, Abu Bakar Ba'asyir menolak menyatakan setia kepada Pancasila dan NKRI. Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa pembebasan Ba'asyir adalah bebas bersyarat. Karena melalui prosedur hukum itu, harus memenuhi syarat salah satunya setia kepada NKRI.