Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan penyelesaian segala dugaan pelanggaran hak asasi tidak bisa hanya melibatkan pemerintah melainkan partai politik. Ini menjadi salah satu alasan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkesan lamban.

Sebagai perwakilan TKN dalam satu diskusi di Komnas HAM, Arsul mencontohkan penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat. Dalam pembahasan itu, kata Arsul, ada dua pilihan, penyelesaian lewat yudisial atau nonyudisial.

"Mayoritas penyelesaian jalur yudisial ini harus dikembangkan alternatif juga melalui jalur nonyudisial tetapi tentu kami di parpol koalisi ada juga yang belum memahami konsep nonyudisial itu seperti apa," kata Arsul di kantor Komnas HAM, Selasa (19/2).

Pun halnya dengan reformasi agraria. Arsul menjelaskan penyelesaian konflik agraria juga harus melibatkan banyak pihak. Mengingat, kata Arsul, reformasi agraria kerap terbentur dengan adanya konflik yang dianggap melanggar hak asasi manusia.

Apalagi, imbuh politisi PPP itu, reformasi agraria harus dilakukan secara runut dan sistemik.

"Kita memahami infrastruktur ada kasus-kasus skala kecil sampai sedang dugaan HAM itu disadari. Dalam konteks ini diskusi kami dengan beliau pembenahannya kerangka sistem," tandasnya.